Oleh: Maal Abrar, S.I.Kom., M.I.Kom
ADA satu fenomena yang dalam beberapa dekade terakhir semakin terasa, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia: memudarnya marwah pemimpin dan pejabat publik.
Gejalanya dapat dilihat dengan mudah. Kunjungan pejabat yang dahulu disambut antusias kini sering kali berlangsung biasa saja. Pidato yang seharusnya menjadi sumber inspirasi justru lebih banyak menjadi bahan perdebatan di media sosial. Bahkan dalam beberapa kasus, muncul tudingan bahwa kehadiran massa dalam kegiatan pejabat harus didorong melalui mobilisasi, rekayasa pencitraan, atau berbagai bentuk insentif agar acara terlihat meriah.
Tentu tidak semua pejabat mengalami kondisi demikian. Masih banyak pemimpin yang dicintai rakyatnya karena ketulusan, integritas, dan kedekatannya dengan masyarakat. Namun secara umum, kita tidak bisa menutup mata bahwa kepercayaan publik terhadap institusi dan figur kepemimpinan sedang menghadapi tantangan serius.
Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi?
Banyak faktor dapat menjelaskan fenomena tersebut, mulai dari persoalan ekonomi, ketimpangan sosial, praktik korupsi, polarisasi politik, hingga perubahan karakter masyarakat di era digital. Namun dari perspektif ilmu komunikasi, ada satu faktor yang sering kali luput dari perhatian, yaitu menurunnya kualitas komunikasi publik para pemimpin.
Pada masa lalu, pidato seorang pemimpin mampu menggerakkan masyarakat, menenangkan situasi krisis, bahkan mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Kita mengenal pidato Winston Churchill yang membangkitkan semangat rakyat Inggris saat Perang Dunia II. Kita mengenal Nelson Mandela yang mampu meredam dendam dan mengubah konflik rasial menjadi rekonsiliasi nasional di Afrika Selatan. Kita mengenal John F. Kennedy dengan kalimat legendarisnya, “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.”
Kekuatan mereka bukan hanya terletak pada jabatan yang dimiliki, tetapi pada kemampuan berkomunikasi yang membangun harapan dan kepercayaan.
Sebaliknya, sejarah juga menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk dapat menimbulkan krisis yang tidak perlu.
Di era media sosial saat ini, satu kalimat yang diucapkan seorang pejabat dapat tersebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit. Tidak ada lagi ruang privat bagi pejabat publik ketika berbicara di hadapan masyarakat.
Di sinilah relevansi pemikiran filsuf Jerman, Jürgen
Habermas, melalui teori Communicative Action. Habermas menjelaskan bahwa komunikasi di ruang publik bukan sekadar pertukaran kata-kata, melainkan proses pembentukan makna sosial. Ketika seorang pejabat berbicara, masyarakat tidak mendengar individu yang sedang berbicara, tetapi mendengar negara melalui dirinya.
Karena itu, ucapan pejabat publik tidak pernah dianggap sekadar pendapat pribadi. Bercanda pun dapat ditafsirkan sebagai kebijakan. Sindiran dapat dianggap sebagai sikap resmi pemerintah.
Pernyataan spontan dapat berubah menjadi kegaduhan nasional.
Dalam ilmu komunikasi, dampak seperti ini disebut irreversible communication, yaitu komunikasi yang tidak dapat ditarik kembali. Klarifikasi mungkin bisa dilakukan, tetapi dampak psikologis dan persepsi publik sering kali sudah terbentuk.
Indonesia memiliki cukup banyak contoh mengenai hal ini.
Publik masih mengingat berbagai kontroversi yang muncul akibat pernyataan-pernyataan pejabat yang dianggap tidak sensitif terhadap situasi masyarakat. Mulai dari ungkapan “kabur aja kau dulu” yang memunculkan perdebatan luas mengenai peluang generasi muda di dalam negeri, hingga istilah “ndasmu” yang sempat menjadi perbincangan nasional karena dinilai kurang mencerminkan komunikasi kenegaraan yang elegan.
Belum lama ini, pernyataan mengenai proyek strategis nasional seperti kereta cepat Whoosh juga menimbulkan polemik ketika dikaitkan dengan isu pembiayaan, utang, dan manfaat ekonomi jangka panjang. Terlepas dari substansi kebijakannya, cara penyampaian informasi sering kali justru menjadi sumber kegaduhan baru.
Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara.
Di Amerika Serikat, sejumlah pernyataan kontroversial Donald Trump berulang kali memicu perdebatan global. Di Inggris, komunikasi pemerintah selama proses Brexit sering dikritik karena dianggap tidak memberikan kepastian kepada masyarakat. Di Prancis, kebijakan reformasi pensiun yang sebenarnya memiliki dasar fiskal yang kuat tetap memicu demonstrasi besar karena kegagalan komunikasi dalam membangun pemahaman publik.
Artinya, persoalan ini bukan monopoli Indonesia. Ia merupakan tantangan global dalam era keterbukaan informasi.
Dalam konteks kepemimpinan modern, Bernard M. Bass dan James MacGregor Burns melalui teori Transformational Leadership menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama pemimpin adalah memberikan inspirational motivation atau motivasi inspirasional.
Pemimpin bukan hanya pengambil keputusan. Pemimpin adalah penjaga harapan.
Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, mereka membutuhkan optimisme. Ketika terjadi bencana, mereka membutuhkan ketenangan. Ketika masa depan terasa tidak pasti, mereka membutuhkan arah. Karena itu, komunikasi seorang pemimpin tidak boleh sekadar benar secara fakta, tetapi juga harus mampu memberikan rasa aman secara psikologis.
Optimisme bukan berarti menutupi masalah. Optimisme adalah kemampuan menjelaskan masalah secara jujur sambil menunjukkan jalan keluarnya.
Sayangnya, dalam banyak kasus, komunikasi pejabat justru terjebak pada dua kutub ekstrem. Ada yang terlalu defensif sehingga sulit menerima kritik. Ada pula yang terlalu santai sehingga menganggap isu serius sebagai bahan candaan. Padahal masyarakat tidak hanya mendengar isi pesan, tetapi juga merasakan sikap yang menyertainya.
Dalam tradisi Islam, terdapat sebuah prinsip komunikasi yang sangat relevan hingga hari ini. Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.”
Hadis ini bukan sekadar ajaran moral pribadi. Dalam konteks kepemimpinan publik, ia mengandung pesan yang sangat dalam mengenai tanggung jawab atas setiap ucapan.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar dampak dari kata-katanya. Karena itu, diam dalam situasi tertentu bukan kelemahan. Diam bisa menjadi bentuk kebijaksanaan. Diam bisa menjadi bentuk pengendalian diri. Diam bisa menjadi cara mencegah kegaduhan yang tidak perlu.
Masyarakat pada dasarnya tidak menuntut pemimpinnya menjadi sempurna. Masyarakat memahami bahwa setiap pemimpin bisa salah. Yang mereka harapkan adalah kejujuran, empati, keteladanan, dan kemampuan berkomunikasi yang menghargai akal sehat publik.
Marwah seorang pemimpin tidak lahir dari baliho, pencitraan, atau kemegahan acara seremonial. Marwah lahir dari kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun melalui konsistensi antara ucapan dan tindakan.
Hari ini, ketika dunia menghadapi ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi yang begitu cepat, bangsa-bangsa membutuhkan pemimpin yang mampu menenangkan, bukan menambah kegaduhan.
Kita membutuhkan komunikasi yang membangun harapan, bukan memperdalam perpecahan. Kita membutuhkan kata-kata yang menyatukan, bukan yang memancing kemarahan. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat apa yang dilakukan seorang pemimpin.
Sejarah juga mencatat apa yang ia ucapkan. Dan sering kali, sebuah bangsa bangkit atau terpuruk bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena kehilangan kepercayaan terhadap kata-kata yang keluar dari para pemimpinnya.
Penulis: Dosen Fisip Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Pengamat kebijakan publik dan Anggota PERHUMAS Pekanbaru.
