Oleh: Maal Abrar, M.I.Kom
PERNAHKAH kita mendengar seorang pemimpin berkata, “meskipun saya kalah di daerah ini, saya tetap mengurus daerah ini”?
Sekilas, kalimat itu terdengar mulia. Namun jika direnungkan lebih dalam, muncul pertanyaan sederhana: bukankah mengurus seluruh wilayah memang kewajiban seorang pemimpin?
Dalam demokrasi, kemenangan dan kekalahan bukanlah soal wilayah, melainkan akumulasi suara rakyat. Bahkan di daerah yang dianggap “kalah”, tetap ada warga yang memilih dan menaruh harapan kepadanya. Suara mereka tetap sah, tetap bernilai, dan ikut mengantarkan seseorang menuju kursi kepemimpinan. Karena itu, mengurus suatu daerah bukanlah bentuk kebaikan hati, melainkan amanah jabatan yang harus ditunaikan.
Fenomena yang menarik belakangan ini adalah semakin seringnya publik mendengar keluhan para pemimpin tentang keterbatasan anggaran, beratnya beban pemerintahan, atau banyaknya persoalan yang harus diselesaikan. Sebagian bahkan terlihat lebih sibuk menjelaskan kesulitan yang dihadapi daripada menjelaskan jalan keluar yang sedang diupayakan.
Padahal saat kampanye, situasinya berbeda.
Mereka datang ke rumah-rumah warga, memasang baliho, menyampaikan visi besar, bahkan meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu membawa perubahan. Dengan kata lain, mereka meminta kepercayaan publik karena merasa sanggup menghadapi tantangan yang ada.
Karena itu, ketika sudah terpilih, rakyat tentu berharap mendengar solusi, bukan sekadar penjelasan mengapa sesuatu sulit dilakukan.
Dalam teori Transformational Leadership yang dikembangkan James MacGregor Burns dan Bernard Bass, salah satu tugas utama pemimpin adalah membangun harapan dan keyakinan di tengah keterbatasan. Pemimpin tidak dituntut menjadi manusia sempurna, tetapi dituntut mampu mengubah kecemasan menjadi optimisme dan masalah menjadi agenda penyelesaian.
Coba renungkan sejenak.
Ketika masyarakat mengeluhkan jalan rusak, apakah yang mereka butuhkan daftar panjang kendala anggaran atau kepastian bahwa masalah tersebut sedang dicari solusinya?
Ketika ekonomi sedang sulit, apakah rakyat membutuhkan tambahan keluhan atau tambahan harapan?
Tentu masyarakat memahami bahwa tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Mereka juga tahu bahwa anggaran daerah memiliki batas. Namun rakyat tidak memilih pemimpin untuk mendengar alasan mengapa sesuatu tidak bisa dilakukan. Rakyat memilih pemimpin karena percaya ada seseorang yang bersedia mencari jalan ketika jalan itu belum terlihat.
Setelah pemilihan usai, tidak ada lagi istilah pendukung dan bukan pendukung dalam pelayanan publik. Yang ada hanyalah warga negara yang memiliki hak yang sama untuk dilayani dan diperjuangkan.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat berapa kali seorang pemimpin menjelaskan kesulitannya. Sejarah akan mengingat apa yang berhasil ia lakukan di tengah kesulitan itu.
Sebab rakyat tidak memilih kesempurnaan. Mereka memilih harapan. Dan harapan hanya akan hidup ketika pemimpin lebih banyak menghadirkan solusi daripada alasan. (*)
Penulis: Dosen FISIP Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggota PERHUMAS Pekanbaru.
Komentar