Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berjalan menuju mobil tahanan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). Tim Jampidsus Kejaksaan Agung melimpahkan enam tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026 kepada tim penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. (Foto: Antara Foto/Rivan Awal Lingga/wsj).
MORALRIAU.COM – Enam tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera menjalani persidangan. Salah satunya adalah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
Kejaksaan Agung menyerahkan keenam tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). Pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap.
Perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan program MBG di BGN pada 2025–2026. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan kerugian negara mencapai sekitar Rp10 triliun.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dengan alat bukti berupa keterangan 233 orang saksi, dua orang ahli, dan alat bukti surat/dokumen serta barang bukti elektronik,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Selasa (29/9/2026).
Selain Dadan, dua mantan Wakil Kepala BGN turut dilimpahkan. Mereka adalah Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sony menjabat Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi pada 17 September 2025 hingga Juni 2026. Sementara Lodewyk menduduki posisi Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan pada 22 Oktober 2024 hingga 2 Juni 2026.
Tiga tersangka lainnya ialah Lalu Muhammad Iwan selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN serta dua pihak swasta, Glory Harimas Sihombing dan Asep Yusuf Somantri.
Dana Pengurusan Titik SPPG
Penyidik menemukan dugaan penggunaan dan pengalihan dana dalam mekanisme pengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebagian pembayaran diduga diberikan kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan proses verifikasi dan penetapan status titik SPPG. Kejagung menyebut transaksi tersebut dilakukan di luar hubungan bisnis maupun profesional yang wajar.
“Fakta hasil penyidikan ditemukan adanya perbuatan dari para tersangka yang salah satunya terdapat penggunaan dan pengalihan sejumlah dana dalam mekanisme pengurusan titik SPPG di luar hubungan bisnis atau hubungan profesional yang wajar,” ujar Anang.
Penyidik juga menemukan keterkaitan peran Dadan, Sony, Lodewyk, dan Lalu Muhammad Iwan dengan Glory Harimas Sihombing serta Asep Yusuf Somantri.
Dalam penyidikan perkara tersebut, Kejagung telah memeriksa 233 saksi dan dua ahli. Penyidik juga mengumpulkan dokumen serta barang bukti elektronik yang kini diserahkan kepada penuntut umum.
Segera Disidangkan
Setelah pelimpahan tahap II, penanganan perkara beralih kepada penuntut umum Kejari Jakarta Pusat. Jaksa selanjutnya akan menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.
Dadan, Sony, dan Lodewyk disangkakan melanggar Pasal 603 subsider Pasal 604 KUHP yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara Lalu Muhammad Iwan, Glory Harimas Sihombing, dan Asep Yusuf Somantri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan terkait dalam KUHP. Sumber: inilah (*)












Komentar