MERANTI, MORALRIAU.COM – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT, angkat bicara terkait kondisi keuangan daerah sekaligus meluruskan anggapan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai ketersediaan anggaran Pemkab Kepulauan Meranti.
Fajar menegaskan, BPKAD tidak pernah menahan dana yang telah masuk ke kas daerah. Menurutnya, pencairan anggaran dilakukan berdasarkan ketersediaan dana serta dokumen pengajuan yang telah dipenuhi oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya hari ini ingin meluruskan apa yang menjadi spekulasi masyarakat terhadap ketersediaan anggaran kita. Saya tidak mau lagi ada isu-isu miring bahwa BPKAD menyimpan uang transfer yang masuk,” tegas Fajar saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, struktur pendapatan daerah Meranti saat ini berasal dari beberapa sumber. Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sekitar Rp854 miliar, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi sekitar Rp44 miliar, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara riil sekitar Rp111 miliar.
Dari struktur pendapatan tersebut, BPKAD mengatur pembayaran berbagai kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat rutin maupun mendesak.
“Dari postur anggaran inilah kita coba membayar seluruh kegiatan, baik yang bersifat rutin maupun urgent dari setiap OPD. Mana OPD yang sudah mempersiapkan SPP maupun SPM, kita keluarkan SP2D untuk kemudian dilakukan pembayaran sesuai pengajuan,” jelasnya.
Namun, Fajar mengingatkan bahwa seluruh dana transfer tersebut tidak masuk ke kas daerah sekaligus. Dana diterima secara bertahap sesuai mekanisme penyaluran pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Yang paling riskan untuk diketahui bersama, keseluruhan dana yang masuk ini tidak serta-merta masuk sekaligus. Dana tersebut bertahap, tidak seperti yang dipikirkan masyarakat saat ini,” ungkapnya.
Sebagai pimpinan BPKAD, Fajar memastikan pihaknya terus berupaya menyelesaikan kewajiban pembayaran pemerintah daerah sesuai kemampuan kas dan skala prioritas.
Ia juga menegaskan tidak ada alasan bagi BPKAD menahan pembayaran apabila dana telah tersedia dan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
“Saya selaku kepala badan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan pembayaran yang menjadi tanggung jawab Pemkab. Kami tidak mungkin menahan-nahan kalau uangnya sudah tersedia. Mana yang menjadi prioritas kita saat ini, itu yang akan kita selesaikan,” tegasnya.
Fajar berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan lebih lancar dan fleksibel. Dengan kondisi fiskal yang semakin sehat, ia juga berharap dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harapan saya, semoga ke depannya keuangan kita lebih baik lagi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya, lancar dan fleksibel tanpa ada hambatan. Dengan begitu, ekonomi masyarakat juga semakin kuat,” pungkasnya. (Mihrab.P)
Komentar