PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Silaturahmi Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dengan DPRD Riau bisa menjadi tonggak sejarah, sasepuh Riau ini masih menyempatkan diri untuk berbincang dengan wakil rakyat tentang Provinsi Riau untuk kedepanya, Senin (17/02/2020).
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, kepada awak media mengatakan sangat mengapresiasi tokoh atau pemuka masyarakat Riau yang menyempatkan diri untuk hadir ke DPRD Riau, untuk berbincang soal Riau untuk kedepanya.
“Ini adalah cambuk bagi kami, melihat mereka yang sudah sasepuh yang mestinya sudah santai menikmati masa tuanya tapi masih menyempatkan diri memikirkan Riau, zolim bagi kami di DPRD Riau kalau tidak berjuang bersama mereka,” kata Hardianto.
Menurut Hardianto, ada beberap poin yang dibicarakan, pertama dimasa transisi Blok Rokan dari PT. Chevron ke PT. Pertamina. Dia berharap dimasa transisi ini bisa memberikan porsi yang lebih oleh pemerintah pusat untuk Riau.
Lanjut Wakil Ketua DPRD Riau ini, untuk mengelolahnya nanti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menunjuk PT Petroleum. Kendati demikian PT Petroleum tentu dituntut bisa mengelolahnya dan seandainya mereka tidak mampu tinggal bilang saja.
Kedua yang dituntut oleh FKPMR yaitu bagaimana Blok Rokan itu bisa mengatasi pengangguran di Riau. “Kita berharap di sektor Migas ini, bisa menjadi peluang besar untuk lowongan kerja bagi masyarakat Riau,” ujarnya.
Ketiga, soal pengadaan barang dan jasa, lagi-lagi orang luar yang mendapatkan itu, sementara banyak diantara kita yang punya kemampuan untuk mengelolahnya .
“Kita berharap kepada Pertamina kedepanya memberi peluang besar kepada pengusaha lokal pengelola di sektor Migas ini, kalau sudah pengusaha lokal yang ikut bembantu di Blok Rokan tersebut secara otomatis telah membangun Provinsi Riau itu sendiri,” sebut Hardianto.
Terakhir, dari hasil usaha pengelolah Blok Rokan kita maunya Corporate Social Responsibility (CSR) diberikan sebesarnya untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan ada lagi masyarakat tidak tersentuh oleh CSR ini, dan diharapkan bisa menyentuh kesemua sektor.
Menindaklanjuti pertemua ini, kita akan mengundang atau mengirim anggota DPRD Riau ke Pertamina pusat, SKK Migas atau Kementrian terkait menuntut hak mendapatkan porsi besar dengan cara beradab beretika dan bernegara yang benar. (wir)
Komentar