oleh

Rapat Paripurna DPRD Riau, Penyampaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau 2022

PEKANBARU, MORALRIAU.COM – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau. Rabu (24/11/2021).

Rapat yang beragendakan penyampaian nota pengantar keuangan rancangan perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.

Turut hadir dalam rapat Paripurna ini, ketua atau perwakilan komisi dan ketua atau perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau yakni M Arpah, Dona Sri Utami, Manahara Napitupulu, Suyadi, Nurzafri, Sukarmis, Almainis, Misliadi, Parisman Ikhwan, Marwan Yohanis, Dani M Nursalam, Abu Khoiri, Adam Syafaat, Markarius Anwar, Zulfi Mursal dan Karmila Sari, beserta Anggota DPRD Provinsi Riau lainnya yang mengikuti rapat paripurna ini secara virtual.

Turun hadir dalam rapat ini, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.

Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022 yaitu “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima”, hal dini disampaikan saat menyampaikan nota Pengantar Keuangan Rancangan Perda Tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2022 di Ruang paripurna DPRD Provinsi Riau.

“Dan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut. maka pemerintah provinsi riau menetapkan tema rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yaitu Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian dan Pariwisata dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima,” kata Edy Natar

Tema tersebut dijabarkan dalam 6 prioritas pembangunan yaitu:

1. Pengembangan Industri

2. Pengembangan Pertanian

3. Pengembangan Pariwisata

4. Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Berkelanjutan

5. Pengembangan SDM yang Optimal, Berkualitas dan Berdaya Saing

6. Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Prima

Wakil Gubernur Riau, Edy Natar menambahkan bahwa, mengingat prioritas pembangunan nasional yang dimaksud sangat tergantung pada kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam APBD. (*)

.

 

Komentar

News Feed