oleh

Pemprov Riau Targetkan Perhutanan Sosial Seluas 934.518 Ha sampai 2024

PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Pemerintah Pusat menargetkan Perhutanan Sosial (PS) berdasarkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) revisi V melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Surat Keputusan 2111/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 lebih kurang seluas 13.911.867 Hektare (Ha).

Dari target PS tersebut, hingga saat ini pemerintah telah merealisasikan sebanyak 6.696 izin pada areal seluas 4.406.462,08 Ha, meliputi 882.035 Kepala Keluarga (KK).

Bagaimana dengan PS di Provinsi Riau dari target 13.911.867 Ha. Mengingat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sangat gencar mengurus PS dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Mamun Murod mengatakan, berdasarkan PIAPS revisi V tanggal 21 April tersebut, target PS di Riau lebih kurang seluas 1.270.143,47 Ha.

“Alhamdulillah sampai saat ini izin PS yang telah diberikan ada sebanyak 79 izin pada areal seluas 124.953,82 Ha, yang meliputi 25.513 KK melalui Skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat,” ungkap Mamun Murod, Senin (22/2/2021).

Selain PS yang telah mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, lanjut Murod, di Riau juga terdapat 84 unit PS yang sedang dalam proses.

“84 unit PS itu telah dibahas oleh DPRD (IUPHKM dan HPHD) sebanyak 51 unit (124.000 Ha). Dan telah direkomendasi pak Gubernur ke Kementerian LHK (IUPHKM dan HPHD) sebanyak 22 unit (88.000 Ha),” terangnya.

“Kemudian telah dilakukan verifikasi teknis oleh Kementerian LHK (IUPHKM dan HPHD) sebanyak 11 unit (18.000 Ha),” tambah Murod.

Dijelaskan Murod, untuk target dan lokasi sasaran percepatan berdasarkan PIAPS mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah seluas 934.518 Ha dengan rincian tahun 2020 seluas 13.743 Ha, 2021 seluas 219.886 Ha, 2022 seluas 274.858 Ha, 2023 seluas 261.115 Ha, dan 2024 seluas 164.915 Ha.

“Namun karena tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan status zona wilayah beberapa permohonan PS belum ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 kita berharap lokasi sasaran percepatan dapat direalisasikan sesuai dengan target,” tutupnya. (Mcr)

Komentar

News Feed