PEKANBARU, MORALRIAU.COM – DPRD Provinsi Riau menerima aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru di Kantor DPRD Provinsi Riau, Rabu (21/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan strategis yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Aspirasi yang disuarakan meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, ketidakjelasan program beasiswa, hingga dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak Provinsi Riau.
Aksi mahasiswa tersebut diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, Anggota Komisi III Abdullah, serta Anggota Komisi I M. Sumardany Zirnata.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan daerah. Menurutnya, partisipasi mahasiswa merupakan bagian penting dalam mendorong perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan perlu menjadi bahan evaluasi dan dikaji lebih lanjut agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD maupun instansi terkait.
Berbagai persoalan yang disoroti mahasiswa, lanjutnya, membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Penanganan karhutla dan dampak kabut asap, misalnya, memerlukan langkah konkret untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.
Sementara itu, persoalan program beasiswa dan DBH juga dinilai penting untuk mendapat perhatian agar pelaksanaannya transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Riau.
DPRD Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Penyampaian pendapat secara terbuka diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, dan lembaga pemerintahan.
Melalui penyampaian aspirasi tersebut, berbagai persoalan yang menjadi perhatian HMI Cabang Pekanbaru diharapkan dapat memperoleh tindak lanjut yang jelas dari pihak-pihak berwenang.
DPRD Riau juga mendorong adanya transparansi dan langkah nyata dalam penyelesaian persoalan daerah sehingga kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan pembangunan di Provinsi Riau berjalan lebih baik. (wir)
Komentar