BANGKINANG KOTA, MORALRIAU.COM – DPRD Kabupaten Kampar menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Anggaran daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, di Ruang Paripurna DPRD Kampar, Senin (26/10/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, S.H.I., didampingi para pimpinan DPRD dan dihadiri anggota DPRD Kabupaten Kampar.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Taridi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar atas jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Ia berharap berbagai masukan dan catatan yang disampaikan legislatif dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyempurnakan rancangan APBD 2027.
Menurutnya, pembahasan APBD harus mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan pembangunan yang mendesak.
DPRD Kampar juga menilai pembahasan Ranperda APBD merupakan tahapan penting untuk memastikan kebijakan anggaran pemerintah daerah disusun berdasarkan skala prioritas, sehingga setiap program yang direncanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi, Pemkab Kampar menyampaikan apresiasi terhadap berbagai saran, masukan, pertanyaan, dan catatan yang diberikan DPRD. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan APBD agar lebih terarah, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja, menetapkan program berdasarkan skala prioritas, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi DPRD Kampar, kebijakan efisiensi anggaran perlu dilaksanakan secara tepat dengan tetap memperhatikan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Penghematan belanja tidak boleh mengabaikan kualitas pelayanan publik maupun pelaksanaan pembangunan yang menjadi kebutuhan mendasar.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027 meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pencegahan stunting, pemerataan infrastruktur, fasilitasi pesantren, pengawasan keuangan desa, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
DPRD berharap program-program tersebut dapat direncanakan secara terukur dan dilaksanakan bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, tanpa mengabaikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kampar.
Selain belanja daerah, optimalisasi PAD juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal. Dalam usulan RAPBD 2027, target PAD ditetapkan sebesar Rp572,787 miliar.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan perhitungan potensi pendapatan yang realistis, penguatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD), serta digitalisasi sistem pemungutan dan pemutakhiran data pendapatan.
DPRD Kampar memandang peningkatan PAD harus dilakukan melalui pengelolaan potensi daerah secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung stabilitas keuangan daerah. Kerja sama tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, dan pemerataan pembangunan.
Seluruh pandangan umum yang disampaikan delapan fraksi DPRD Kampar, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, PKB, PPP, dan PDI Perjuangan, menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan selanjutnya akan dilakukan bersama pemerintah daerah, termasuk melalui Badan Anggaran DPRD, guna mendalami berbagai aspek yang masih memerlukan penjelasan dan penyempurnaan.
Melalui pembahasan yang terbuka dan konstruktif, DPRD Kabupaten Kampar berharap APBD 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
DPRD juga diharapkan dapat menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal agar kebijakan belanja daerah benar-benar mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar. (***)
Komentar