Fajar Triasmoko, ST,
MERANTI, MORALRIAU.COM – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, ST, akhirnya menjawab langsung keresahan publik terkait keterlambatan sejumlah pembayaran di lingkungan Pemkab Meranti.
Dalam pertemuan dengan awak media di ruang kerjanya, Jumat (10/7/2026), Fajar yang akrab disapa Mas Fajar menjelaskan secara transparan kondisi keuangan daerah saat ini.
“Kami memahami keresahan ini. Saat ini kami sedang fokus menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan kas daerah,” ujarnya.
Fajar merinci, untuk ADD Desa Tahun 2025 yang masih tertunggak, Pemkab sudah mulai mencicil pembayarannya. “Alhamdulillah, sudah 11 desa dari 96 desa yang sudah kami bayarkan. Sambil menuntaskan tunggakan 2025, kami juga sudah menggeser pagu untuk bulan Mei 2026. Sementara pagu April 2026 sudah 100% kami selesaikan,” terangnya.
Terkait usulan Forum Kades agar ADD 2026 dibayarkan 12 bulan penuh, Fajar menyebut itu sebagai tantangan besar. Ia justru mengamini usulan Ketua APDESI Meranti, M. Toha, SE.
“Saya setuju. Lebih baik misalnya anggaran 50 Miliar dibayarkan 11 bulan secara penuh dan utuh, daripada dipaksakan 12 bulan tapi nilainya dipotong-potong. Dengan cara ini, kita bisa sekalian menyelesaikan tunda bayar tahun sebelumnya. Target kita tahun depan, desa bisa menerima penuh 12 bulan,” tegasnya.
Menyinggung keterlambatan gaji tenaga outsourcing dan PPPK Paruh Waktu, Fajar menjelaskan penyebabnya. “Ini imbas dari pembayaran Gaji ke-13 untuk PNS dan PPPK Penuh Waktu yang dananya baru masuk dari DAU di akhir Juni. Untuk gaji bulan Juli, kami sudah salurkan ke PNS, PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan Outsourcing. Tapi memang belum 100%,” jelasnya.
Saat ini masih ada 8 OPD untuk tenaga outsourcing dan 10 OPD untuk PPPK Paruh Waktu yang belum menerima. “Pembayarannya akan kami lanjutkan segera setelah dana masuk ke kas daerah,” tambahnya.
Fajar membeberkan, kondisi fiskal semester I tahun ini memang berat. Pemda harus menanggung pembayaran Gaji ke-14 dan TPP ke-14, ditambah menyelesaikan tunda bayar ke pihak ketiga, THL yang beralih menjadi PPPK Penuh Waktu, serta kewajiban ke desa.
“Semua ini menyedot kas daerah cukup besar di awal tahun,” ungkapnya.
Di akhir perbincangan, Fajar menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak.
“Saya mohon maaf kepada teman-teman outsourcing, PPPK, dan pihak lain yang mengalami keterlambatan. Kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan utang Pemda tahun 2024-2025, sekaligus memenuhi kebutuhan belanja 2026. Di tengah keterbatasan fiskal ini, saya optimis secara bertahap semua beban keuangan ini akan kita tuntaskan,” tutupnya. (Mihrab.P)
