Oleh: Maal Abrar, M.I.Kom
“Kalau tidak viral, tidak akan ditanggapi.”
Kalimat ini semakin sering terdengar di tengah masyarakat. Tentu tidak sepenuhnya benar. Banyak persoalan publik yang diselesaikan tanpa harus menjadi perbincangan nasional. Namun ketika masyarakat berulang kali menyaksikan pola yang sama heboh dulu, baru ditindaklanjuti; viral dulu, baru diklarifikasi; ramai dulu, baru dievaluasi maka persepsi itu perlahan berubah menjadi keyakinan.
Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak persoalan yang sebenarnya sudah diketahui masyarakat jauh sebelum menjadi viral? Berapa banyak keluhan yang telah disampaikan melalui berbagai saluran, tetapi baru mendapatkan perhatian setelah memenuhi ruang media sosial? Mungkin kita pernah melihatnya. Mungkin kita pernah mengalaminya.
Di era digital, informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan birokrasi. Dalam hitungan menit, sebuah unggahan dapat menjangkau jutaan orang. Ketika penjelasan resmi datang terlambat, ruang publik lebih dahulu diisi oleh spekulasi, asumsi, bahkan disinformasi.
Dalam Situational Crisis Communication Theory, pakar komunikasi W. Timothy Coombs menjelaskan bahwa organisasi yang hanya aktif berkomunikasi saat krisis terjadi akan lebih sulit mempertahankan kepercayaan dibandingkan organisasi yang membangun komunikasi secara konsisten sebelum krisis muncul.
Yang mengkhawatirkan bukanlah adanya kritik terhadap kebijakan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat mulai percaya bahwa suara mereka hanya bernilai jika berhasil menjadi viral. Ketika keyakinan itu tumbuh, orang perlahan kehilangan kepercayaan pada mekanisme yang seharusnya menjadi saluran penyelesaian masalah.
Karena itu, sudah saatnya terjadi pergeseran dari viral-based policy menuju evidence-based communication. Kebijakan tidak boleh menunggu viral untuk dijelaskan. Pemerintah perlu lebih aktif menyampaikan dasar pertimbangan, tujuan, manfaat, risiko, dan indikator keberhasilan sebuah kebijakan sejak awal.
Bayangkan jika masyarakat memahami alasan suatu keputusan sebelum muncul polemik. Bayangkan jika ruang publik dipenuhi dialog, bukan kecurigaan. Energi bangsa ini akan lebih banyak digunakan untuk mencari solusi daripada memperdebatkan informasi yang simpang siur.
Hal yang sama berlaku dalam pengelolaan APBN dan APBD. Banyak polemik muncul bukan karena kebijakannya buruk, melainkan karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahaminya. Di sinilah transparansi dan komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah bukanlah seberapa cepat merespons isu yang viral, melainkan seberapa sedikit persoalan yang harus menjadi viral untuk mendapatkan perhatian.
Sebab setiap warga negara sesungguhnya ingin didengar, bukan setelah berteriak paling keras, melainkan karena memang berhak untuk didengar. (*)
Penulis: Dosen Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggota PERHUMAS Pekanbaru
Komentar