JAKARTA, MORALRIAU.COM – Ucapan heboh dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto. Eks Panglima TNI itu menantang mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zen dan mantan Pangkostrad Letjen (Purn) sekaligus calon presiden Prabowo Subianto, melakukan sumpah pocong.
Tantangan Wiranto ditegaskan untuk membuktikan siapa dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ia geram terhadap Kivlan Zein karena dirinya dituding seolah sebagai dalang kerusuhan menjelang berakhirnya kepemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto tersebut.
“Sumpah pocong saja, 98 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu saya, Prabowo, Kivlan Zen. Sumpah pocong kita, siapa yang sebenarnya dalang kerusuhan, biar terdengar di masyarakat, biar jelas. Jangan asal menuduh saja,” kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2019.
Wiranto meminta Kivlan agar tak asal menuduh. Kata dia, dirinya justru melakukan berbagai langkah persuasif dan kompromi dengan para aktivis reformasi. Upaya ini dilakukan agar jangan sampai muncul kekacauan yang merugikan masyarakat Indonesia.
“Bukan saya dalang kerusuhan. Saya justru mencegah kerusuhan terjadi. Dan, ternyata tiga hari saya sudah mampu mengamankan negeri ini,” ujar Wiranto.
Pernyataan Wiranto ini direspons Kivlan. Purnawirawan jenderal bintang dua itu tak kalah geram. Ia menantang balik Wiranto agar berani debat di forum terbuka. Selain itu, Kivlan menantang Wiranto berani menempuh penyelesaian lewat pengadilan. Bagi Kivlan, tantangan Wiranto untuk sumpah pocong tak tepat karena tak menyelesaikan persoalan.
“Sumpah pocong itu terminologi setan, bukan hukum. Saya mau buktikan itu dilakukan melalui debat dan pengadilan. Debat di depan umum, misalnya di tvOne tentang 98, tentang yang benar yang salah. Kedua, lewat pengadilan militer atau hak asasi manusia. Saya kupas itu kulitnya Wiranto di muka umum,” kata Kivlan saat dikonfirmasi VIVA, Rabu, 27 Februari 2019.
Terlanjur jadi pemberitaan media dan membuat geger publik, tantangan sumpah pocong ala Wiranto disorot. Meski pendiri Partai Hanura itu meminta polemik sumpah pocong ini sudah cukup dan tak perlu diperpanjang.
Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio heran isu kerusuhan Mei 1998 selalu diembuskan di musim pilpres. Namun, kali ini menurutnya lucu karena dilontarkan dengan tantangan sumpah pocong.
“Enggak perlu sumpah pocong sih. Negara ini lucu segala yang gaib diajak ke politik. Genderuwo, pocong lah,” kata Hendri kepada VIVA, Rabu, 27 Februari 2019.
Hendri menekankan bila memang serius sebenarnya masalah ini bisa diusut. Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan Mei 1998 terkesan percuma karena belum ada kelanjutan. “Kalau serius kan bisa. Karena saksi sejarahnya masih ada. Tinggal ditelusuri saja, mau enggak pertanyaannya,” ujar Hendri.
Kritikan juga disampaikan peneliti senior pusat penelitian politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti ‘Wiwiek’ Zuhro. Dia berharap saling serang antar purnawirawan jenderal soal kerusuhan Mei 1998 disetop.
Ia menyindir terpenting dalam kasus ini adalah solusi bukan politisasi setiap musim pilpres.
“Gaduh di ruang publik dicukupkan dulu karena hanya membingungkan publik. Yang penting solusi masalah itu agar tak terus menerus dipolitisasi setiap kampanye pilpres,” jelas Wiwiek kepada VIVA, Rabu, 27 Februari 2019.
Sumber viva
Komentar