PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Budiman Lubis, SH, turun langsung menemui massa aksi yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Riau pada Rabu siang (27/8/2025).
Aksi tersebut digelar oleh ribuan demonstran yang tergabung dalam aliansi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda Riau menuntut persoalan serius defisit anggaran yang dialami Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp1,8 triliun.
Dalam aksinya, massa menilai bahwa defisit anggaran tersebut mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah serta lemahnya pengawasan dari legislatif.
Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah provinsi dan DPRD Riau dalam penggunaan anggaran.
“Riau kaya sumber daya, tapi bisa defisit sampai Rp1,8 triliun. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Mereka juga mendesak DPRD agar segera membentuk tim khusus untuk mengaudit penggunaan anggaran daerah secara menyeluruh.
Dalam orasinya, koordinator aksi menyuarakan kekecewaan terhadap lambannya penanganan isu yang mereka angkat. Massa juga membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Riau Budiman Lubis menyambut langsung massa di halaman gedung dan memberikan kesempatan perwakilan demonstran untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kami di DPRD membuka ruang selebar-lebarnya untuk masyarakat menyampaikan aspirasi. Apa yang menjadi tuntutan hari ini akan kami catat dan bahas bersama komisi terkait, serta diteruskan ke pihak eksekutif,” ujar Wakil Ketua DPRD Budiman di hadapan para peserta aksi.
Budiman menyatakan bahwa dirinya akan segera mengumpulkan seluruh ketua fraksi dalam waktu dekat guna membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait isu yang sedang menjadi sorotan publik.
Pertemuan antara perwakilan demonstran dan pimpinan DPRD berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan itu, massa menyerahkan dokumen berisi daftar tuntutan resmi kepada lembaga legislatif tersebut.
Aksi berjalan damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Setelah dialog berlangsung, massa secara tertib membubarkan diri. (Wir)
