Tindak Lanjut Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan, HM Adil Minta Lindungi Non ASN

MERANTI, MORALRIAU.COM – Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM lakukan zoom meeting dengan pihak BPJS Cabang Dumai bersama kecamatan dan Kepala Desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti  (23/05/2022).

Acara dimulai dengan pengarahan Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM dia mengatakan bahwa dia berharap kepada kepala OPD agar cepat melakukan pengajuan terkait BPJS ketenagakerjaan dalam zoom Meting tersebut.

Bupati Adil berharap non ASN wajib didaftarkan karna ini penting untuk keselamatan dan seluruh perangkat desa, kasi-kasi dan kepala dusun, BPD pakai jaminan ketenagakerjaan, apa lagi kemaren sering terjadi kecelakaan beruntun di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan adanya kerjasama ini semoga masyarakat bisa terselamatkan dari musibah yang tak terduga.

“Saya harapkan kepada pak Erwin selaku Kepala BJPS Ketenagakerjaan cabang Dumai agar dapat menjelaskan dengan seksama mungkin pada zoom ini agar dapat disosialisasikan hal tersebut”, katanya H Muhammad Adil SH MM.

Dilanjutkan Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM kepada semua OPD bila mana melibatkan warga harus ada BPJS Ketenagakerjaan, “Karna tugas kita melindungi masyarakat kita. Sekali lagi seluruh pimpinan OPD, Kepala Desa, Camat, lindungi non ASN kita agar terhindar resiko kecelakaan dan mendapatkan jaminan jika terjadi sesuatu,” terangnya.

“Semoga dengan dilakukan kerja sama ini dapat melindungi kita dari resiko yang tidak kita inginkan, dan saya harapkan dengan adanya BJPS Ketenagakerjaan ini dapat melindungi kita semua”, akhirnya H Muhammad Adil SH MM.

Hal senada juga disampaikan Kepala BJPS Ketenagakerjaan cabang Dumai Erwin, ia menjelaskan bahwa beberapa latar belakang BPJS Ketenagakerjaan adapun poin-poin tersebut ada beberapa bagian seperti jaminan kematian dan sebagainya. “Perlu saya sampaikan pertemuan ini adalah langkah tindak lanjut kerja sama dengan Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM dan Alhamdulillah didukung,” ucapnya.

Kemudian kata Erwin presiden juga mengeluarkan aturan agar seluruh kepala daerah melindungi yang non ASN. Selanjutnya pihak BJPS juga menjelaskan beberapa potongan dengan nominal yang sangat minim akan tetapi bermanfaat bagi orang yang sudah mendaftar. **(Mihrab.P)

Komentar