’’Kita memiliki laboratorium digital, laboratorium itu nanti akan mengaudit dari tiga akun tersebut, mulai dari masalah keasliannya, foto, video atau narasi-narasi yang dibangun dan di viralkan oleh akun tersebut,’’ kata Dedi di Kantor Div Humas Polri, seperti dilansir Riaupos Jumat (5/4/2019).
Setelah konstruksi hukumnya ditemukan, penyidik akan mendalami beberapa komponen. Komponen yang akan didalami yaitu sosok creator atau pembuat video serta buzzer yang menyebarkan video hoaks tersebut.
’’Pertama creator, siapa yang memiliki ide, gagasan yang membuat konten tersebut. Kedua buzzer, apakah ada keterkaitan antara creator yang membuat ini dengan buzzer karna ini kan cukup viral dan ini juga cukup mengganggu kinerja KPU pastinya, sebab KPU merasa dirugikan,’’ kata Dedi.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelaku penyebaran video terancam dijerat dengan undang-udangan Informasi Transaksi Elektronik (ITE). ’’Undang-undang ITE, Pasal 27 dan Pasal 45. Ini nanti akan didalami juga dengan konstruksi hukum dan disesuaikan juga dengan barang bukti yang diserahkan kemarin,’’ ujarnya lagi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal Polri, malam ini, 4 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB.
’’Isi konten video itu, di mana menyebut bahwa server KPU diatur agar memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak benar,’’ kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).
Komentar