KAMPAR, MORALRIAU.COM – DPRD Kabupaten Kampar bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menyepakati sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Dari jumlah tersebut, sembilan Ranperda di antaranya merupakan usulan pembentukan desa baru di Kabupaten Kampar.
Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan Penyampaian Propemperda Tahun 2027 yang digelar di Gedung DPRD Kampar, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh. Turut hadir Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, S.H.I., Wakil Ketua DPRD Zulfan Azmi, ST., MT., Sunardi, serta 33 anggota DPRD Kabupaten Kampar.
Dari Pemkab Kampar dihadiri Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., Sekretaris Daerah Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam laporannya, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra dari Fraksi Golkar, menyampaikan bahwa 31 Ranperda tersebut merupakan hasil pembahasan dan sinkronisasi antara Bapemperda DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Ia menjelaskan, penyusunan Propemperda dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi dengan OPD, sinkronisasi materi, hingga penetapan skala prioritas.
Menurutnya, Propemperda tidak boleh sekadar menjadi daftar formalitas legislasi. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjawab persoalan daerah, mendorong pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penyusunannya juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.
Tiga Ranperda Wajib Tahunan
Dari total 31 Ranperda yang disepakati, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan, yakni Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Sementara itu, sebanyak 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Substansinya mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, hingga rencana pembentukan desa baru.
Adapun sembilan desa yang diusulkan untuk dibentuk tersebut meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, Desa Baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Jaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok.
Selanjutnya, Desa Jawi-Jawi di Kecamatan Kampa, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Kudu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Genduong Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Kobuo Panjang di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.
Selain usulan pembentukan desa baru, Pemkab Kampar juga mengusulkan perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Lima Ranperda Inisiatif DPRD
Di sisi lain, lima Ranperda merupakan inisiatif DPRD Kabupaten Kampar. Kelima regulasi tersebut meliputi pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah serta sastra Kampar; penyelenggaraan keolahragaan; penyelenggaraan kesejahteraan sosial; fasilitasi kekayaan intelektual; serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Bapemperda juga mengungkapkan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada 2027. Di antaranya Ranperda tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.
Dalam proses penyusunannya, terdapat dua usulan Ranperda yang belum dapat dilanjutkan setelah melalui konsultasi dengan Bagian Hukum. Hal tersebut disebabkan perlunya penyesuaian substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta persoalan kewenangan pemerintah daerah.
Meski demikian, Propemperda Tahun 2027 tetap membuka ruang pengajuan Ranperda di luar daftar yang telah disepakati melalui mekanisme kumulatif terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada akhir penyampaian laporan, Bapemperda secara resmi menyerahkan daftar Propemperda Tahun 2027 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Kampar untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.
Kesepakatan 31 Ranperda tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Kampar.
Namun, tantangan selanjutnya bukan hanya menyelesaikan pembentukan regulasi, melainkan memastikan setiap Perda yang nantinya disahkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (***)












Komentar