ROHUL, MORALRIAU.COM – Puluhan wartawan di Kabupaten Rokan Hulu menggelar aksi damai di depan kantor Bupati, mereka menuntut kinerja Dinas Kominfo dievaluasi yang diduga telah merugikan sejumlah wartawan karena melakukan pemotongan pembayaran yang telah diorder.
Aksi ini, disebut sebagai Gabungan Wartawan Terzalimi (Gawat), menyoroti ketidakpuasan terhadap pembayaran advertorial media.
Salah satu wartawan yang juga bertugas di Kabupaten Rohul, Kaliun Siregar, menyatakan bahwa aksi damai merupakan hak semua orang yang telah diatur dalam undang-undang.
Namun, ia sangat menyayangkan adanya aksi ini, mengkritik kebijakan Diskominfo yang dipandang memicu adanya pemotongan anggaran.
Menurutnya, tidak ada wartawan yang terzalimi, karena pembayarannya dilakukan berdasarkan anggaran, semuanya memperoleh hasil yang sama.
Kendati pembayaran advertorial tidak dilakukan pada bulan Januari dan Februari, itu disebabkan oleh ketidak cukupan anggaran, “Bukan diskriminasi terhadap wartawan karena anggaran yang minim,” ucap Kaliun.
“Diskominfo sudah netral dalam pembagian advertorial maupun galeri foto, tanpa memandang wartawan yang aktif meliput atau tidak,” katanya, Rabu (08/05/2024).
Untuk itu, Ia berharap kepada rekan-rekan wartawan yang bertugas di Rohul harus saling memahami sehingga ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi.
Sementara itu, Kadis Diskominfo Rohul H. Sofyan mengatakan hal yang sama, bahwa selama ini tidak ada perbedaan antara para wartawan yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kominfo Rohul.
“Kita sudah berusaha dengan baik agar kerjasama media dengan Diskominfo selalu lancar, dan kita tidak pernah membeda-bedakan wartawan,” ujarnya.
Lebih jelas lagi Kadis menyampaikan, semua wartawan yang melakukan kerja sama dengan Dinas kominfo di bayarkan secara menyeluruh, “Artinya dapat satu dapat semuanya, tidak ada yang tidak dibayarkan,” ucapnya.
Lanjutnya, wartawan yang bertugas di Rohul juga bukan satu atau dua orang saja, namun yang terdata mencapai 200 media, sementara yang melakukan kerja sama dengan dinas kominfo ada162 media.
“Kalau masalah pemotongan pada dua bulan itu, karena anggaran kita tidak cukup, agar semua dapat, itulah yang harus kita bagi rata,” pungkasnya mengakhiri.( Rls)
