JAKARTA, MORALRIAU.COM – Dalam sepekan terakhir, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Jokowi. Salah satu materi yang dibahas adalah peluang Gerindra dan Demokrat masuk koalisi.
PKS yang dulunya satu kubu dengan Gerindra dan Demokrat di Pilpres 2019 tak mempermasalahkan pertemuan tersebut.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai komunikasi politik merupakan hal yang wajar. Pun apabila pertemuan itu berujung pada bergabungnya Demokrat dan Gerindra ke koalisi pemerintah.
“Itu sah-sah saja jika benar terjadi. Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati,” kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (13/10).
Lalu, apakah PKS tergoda untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf? Jazuli mengatakan, PKS tidak akan berubah sikap dan tetap berada di luar pemerintahan. Sebab, PKS ingin mengoptimalkan fungsi check and balances dengan berada di luar pemerintahan.
“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insyaAllah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” ujar Jazuli.
Selain itu, PKS juga tak ingin masuk ke dalam koalisi karena ingin memberi contoh budaya politik yang sehat.
“PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkringat memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin,” lanjut Jazuli.
Namun demikian, PKS mengingatkan, mestinya komunikasi politik tak melulu berujung pada bagi-bagi kekuasaan. Jazuli mengatakan, harusnya komunikasi politik membahas hal yang lebih fundamental yaitu solusi atas permasalahan bangsa yang ada saat ini.
“Kita berharap kalau pimpinan negara dan elite politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa. Seperti perlambatan ekonomi, utang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan separatisme,” tutup Jazuli.
Sumber kumparan
Komentar