KAMPAR, MORALRIAU.COM – Guna memenuhi target dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pj Bupati Kampar Hambali, SE MH menggelar Rapat Koordinasi OPD yang membidangi perizinan, rapat tersebut digelar di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar, senin (14/10/2024).
Untuk diketahui bahwa Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) yaitu perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan, renovasi, perawatan, atau perubahan bangunan gedung. PBG berfungsi sebagai perizinan dan pelaporan pembangunan gedung, ini sangat penting bagi seluruh usaha, maupun korporate yang beroperasi diseluruh wilayah Indoensia.
Dipimpin langsung Pj Bupati Kampar Hambali, rapat tersebut juga diikuti beberapa Kepala Dinas terkait seperti Plt Kadis DPMPTSP Miko, Kepala Dinas LH Yuricho Efril, Kadis PU Perkim Hanif, Plt Kadis Pernaker Sasminedi, dan OPD perwakilan lainnya
Dalam arahannya, Hambali minta kepada Dinas terkait untuk mencari cara terbaik dan terbaru dalam menyelesaikan perusahaan atau usaha lainnya yang bergerak di wilayah Kabupaten Kampar.
Cari cara tidak memberatkan orang, tidak merugikan daerah, serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam melakukan kerjasama yang baik dengan pihak pengusaha, dan pihak investastor di Kampar.
“Apa persmasalahan, apa langkah-langkah yang mesti dilaksanakan. Karena kita punya target PAD dan target investasi kalau bisa di tahun depan lebih dari target yang kita rencakan atau minimal 10 miliar.” terang Hambali.
Sementara itu Plt Kepala Dinas PM-PTSP Miko, selaku pusat perizinan menyampaikan bahwa target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar tahun 2024 sebesar Rp 8 milyar, namun dampai saat ini per oktober 2024 baru mencapai Rp 5,4 miliar atau (60%) dengan sisa waktu 2,5 bulan lagi.
“Dalam perizinanan sendiri, saat ini masih ada terdapat sebanyak 500 pemohon PBG masih proses di Dinas PU PR. Apabila ini selesai, maka sebanyak 500 dikali 5 juta saja sudah 25 milyar nantinya PAD terkumpul,” ucap Miko.
Sementara itu, Miko juga menyebut bahwa Investasi di Kampar untuk tahun 2024 menargetkan lebih kurang Rp 9,9 triliun. Sementara itu saat ini baru tercapai target lebih kurang Rp 6 triliun. (kmf)
Komentar