BATURAJA, MORALRIAU.COM – Ketua Bawaslu RI Mochammad Afifuddin menyampaikan, pilkada serentak 2020 dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Jadi tugas penyelenggara khuususnya Bawaslu memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik saat penyelenggaraan Pilkada serentak.
Hal itu ditegaskannya saat menghadiri launching kampung anti politik uang dan hoax Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat OKU, Kamis (6/8/2020).
“Ada dua hal yang harus benar benar diperhatikan, pertama teknis pengawasan pilkada yang selama ini kita lakukan, dan juga karena pilkada sekarang di tengah pandemi maka protokol kesehatan harus benar benar dijalankan,” tegas Afifuddin, seperti diwarta okezone.com.
Alat Pelindung Diri (APD), tentu sangat diperlukan oleh karena itu pemerintah melakukan penundaan pilkada untuk menyiapkan anggaran APD tersebut.
Oleh sebab itu, jelas dia, APD wajib digunakan saat proses pilkada serentak itu demi keselamatan bersama jangan sampai penyelenggara jadi kluster baru virus ini.
“Saya pribadi menyadari enggak enak pakai masker, panas enggak nyaman, tapi itu tadi karena di tengah pandemi protokol kesehatan, wajib dilakukan jangan sampai penyelenggara menularkan virus ke pemilih. Ini tugas berat kita bersama,” jelasnya.
Ia juga mengigatkan kerawanan pilkada banyak aspek. Namun yang paling menonjol kerawanan politik uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Oleh sebab itu, untuk mencegah itu semua perlu andil semua elemen bukan hanya pengawas pemilu karena politik uang merupakan racun pilkada yang perlu dibasmi dari semua lini.
“Karena politik ini racun pilkada mari sama-sama menjaga proses pilkada tidak mahal itu tentu bisa kita lakukan, kalau hanya penyelenggara ditugaskan sangat berat harus ada kontribusi dari semua pihak. Wasitnya jangan ikut main jika ada penyelenggara bermain laporkan ke DKPP. Bagaimana pemimpin kita terpilih dengan cara yang baik prosesnya baik maka itu yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.
Untuk netralitas ASN juga jadi dominan pada setiap pemilu tak terkecuali pilkada. Tercatat ada 499 kasus ASN tidak netral yang dilaporkan ke bawaslu RI. (*)
Komentar