PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Pemeritah Kota (Pemko) Pekanbaru terus memberikan kemudahan layanan dalam pengurusan izin yang dihadirkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru. Bangunan berlantai tiga ini difungsikan sebagai MPP Pekanbaru. Saat ini Perluasan area pelayanan, semakin dimantapkan pelayanan menuju kelas dunia.
MPP dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada MPP akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan.
Setelah diresmikan perluasan area pelayanan, yakni gedung khusus untuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Peresmian itu dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada bulan Maret 2020 lalu, saat ini MPP Pekanbaru kembali melakukan perluasan area pelayanan di area selatan MPP.
Meski telah mendapat penilaian dengan Predikat Prima dari Kementerian PAN-RB, namun Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tetap saja terus berinovasi guna meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik di bidang perizinan dan non perizinan. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), saat ini pemerintah kota mulai mengoperasikan gedung C Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Gedung baru atau gedung C ini telah kita operasikan sejak awal Maret kemarin,” ujar Sekretaris DPM-PTSP Pekanbaru F Rudi Misdian, Kamis (10/3).
Disampaikannya, terdapat sejumlah instansi yang menempati gedung eks kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu di antaranya dari kepolisian untuk pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Imigrasi.
“Layanan kepolisian dan Imigrasi ini sifatnya hanya pemindahan (dari gedung MPP lama ke gedung C),” ucapnya.
Kemudian, lanjut Rudi, nanti juga akan ada pelayanan dari Kementerian Agama (Kemenag) Pekanbaru, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan pemerintah kota seperti Dinas Perindag dan Dinas Kesehatan.
Disisi lain, MPP Pekanbaru selalau dikunjungi dari kedinasan di luar. Kunjungan ini berasal dari instansi pemerintahan di luar Kota Pekanbaru.
Rata-rata setiap bulannya ada sekitar 10 instansi pemerintah yang berkunjung ke MPP Pekanbaru. Mayoritas instansi tersebut melakukan studi tiru terhadap layanan MPP Pekanbaru.
“Seperti dari Sumatera Barat, Jambi, kemudian ada juga dari pulau Kalimantan dan Sulawesi. Rata-rata melakukan studi tiru,” ujar Sekretaris DPM-PTSP Kota Pekanbaru, F Rudi Misdian, Jumat (24/12).
Menurutnya, kunjungan tidak hanya dilakukan oleh OPD terkait namun ada juga dari DPRD itu sendiri. Kunjungan ini seiring MPP Pekanbaru merupakan salah satu MPP yang direkomendasikan sebagai percontohan.
“Kita merupakan salah satu MPP yang direkomendasikan oleh Kemenpan-RB sebagai percontohan,” terangnya.
Ada lima tenant yg bergabung, diantaranya Satpol pp, Saat ini, Gerai Pengaduan Masyarakat Satpol PP telah bergabung di Gedung C Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. Gerai pengaduan masyarakat bertujuan mempermudah masyarakat Untuk melakukan pengaduan terkait Pelanggaran Perda di Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru
Kemudian adalah Dinas Kesehatan dengan layanan antara lain apotek, radiologi, operasional Rumah Sakit dan pelayanan kemoterapi rumah sakit, Bank Darah serta Unit Transfusi Darah, tukang gigi dan penyelenggaraan rumah sakit, SIPPIRT, Optik, toko obat dan klinik.
Lalu tenant Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) terus berinovasi dengan menggunakan teknologi terbaru. Usaha tersebut membuahkan hasil dengan meraih penghargaan tiga kali berturut-turut dari KemenPAN RB sebagai pelayanan prima.
Kepala DPMPTSP Pekanbaru Akhmal Khairi mengatakan, dengan usia yang sudah mengijak tahun ke-tiga, MPP semakin berkembang dan siap menajdi yang terbaik se Indonesia. “Tentu, kami terus berinovasi. Sistem-sistem yang telah lama akan diperbarui lagi,” ujarnya.
Sehingga, pelayanan masyarakat semakin cepat. Saat ini, renovasi gedung eks Kantor BPKAD telah selesai dan menjadi tempat pelayanan baru. “Kami juga sudah menyelesaikan satu gedung Selatan. Banyak instansi bidang pelayanan yang ingin bergabung,” sebut Akhmal.
Dengan adanya layanan terpusat ini, maka Pemko Pekanbaru mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tiga kali berturut-turut dalam bidang pelayanan publik. Tak ingin berpuas diri, Pemko Pekanbaru akan menaikkan level dan kapasitas pelayanan publik di masa mendatang.
Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT usai menerima Piala Adiwicita Sewaka Pertiwi di intercontinental Jakarta Pondok Indah Hotel, Jakarta Selatan, pada 8 Maret 2022 lalu, menceritakan penilaian pelayanan publik dilakukan Kemenpan RB sejak tiga tahun terakhir. Penilaian gelombang pertama pada 2018. Saat itu, penilaian masih terbatas untuk pemerintah daerah di pulau Jawa.
Penilaian gelombang kedua dilakukan pada 2019. Tahun itu, Pemko Pekanbaru sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Pada gelombang kedua itu, kami mendapatkan penilaian kategori pada satu bidang. Kami mendapatkan penghargaan pelayanan prima. Saya juga mendapat penghargaan kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik,” ungkap Firdaus.
Pada 2020 lalu, Pemko Pekanbaru kembali mendapatkan penghargaan pelayanan publik prima di dua bidang. Satu di bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Satu penghargaan lagi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
“Sehingga, kami menjadi model nasional untuk pelayanan publik di bidang dukcapil dan pelayanan perizinan-non perizinan. Saya kembali memperoleh penghargaan sebagai kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik,” terangnya.
Untuk 2021, DPMPTSP dan Disdukcapil kembali mendapat penghargaan di bidang pelayanan publik. Kepala daerah juga kembali mendapat penghargaan.
“Bagi kami, pelayanan publik tak hanya sampai di sana. Artinya, kami tidak puas dengan yang diperoleh saat ini,” pungkasnya.
Pelayanan publik harus disandingkan dengan pemanfaatan teknologi. Inovasi dan digitalisasi harus senantiasa ditingkatkan untuk memantapkan pelayanan menuju kelas dunia.
“Agar, kami mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan baik di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil maupun perizinan dan non perizinan,” tutupnya. (*)
Komentar