Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyerahkan piagam penghargaan UHC kepada Wawako Pekanbaru Markarius Anwar ayas pencapaian kepesertaa UHC 100,06 persen.
PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas keberhasilan mencapai cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 100 persen dari total penduduk. Meski demikian, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan di Kota Pekanbaru saat ini masih berada di angka 81 persen.
Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah kota dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti upacara Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).
Menurut Markarius, Pemko Pekanbaru akan terus memastikan ketersediaan anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, warga dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus terbebani persoalan biaya.
“Ini sebagai bukti nyata bahwa Pemko Pekanbaru serius memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Kami juga terus berkomitmen menganggarkan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan anggaran sekitar Rp80 miliar pada 2027. Jika ditambah dengan dukungan anggaran dari Pemprov Riau, total pembiayaan program UHC diperkirakan melampaui Rp100 miliar.
Markarius berharap jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah dapat memberikan rasa aman dan ketenangan bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meski telah mendapatkan perlindungan kesehatan, masyarakat tetap diingatkan untuk menerapkan pola hidup sehat.
“Harapan kami, mari sama-sama menjaga kesehatan. Dengan adanya jaminan ini, masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani kehidupannya,” katanya.
Sebagai informasi, suatu daerah dapat dikategorikan telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.
Sementara itu, Pemprov Riau menerapkan pola pembiayaan bersama atau budget sharing untuk membiayai iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah.
Program tersebut mencakup 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dalam skema pembiayaan tersebut, Pemprov Riau menanggung 55 persen iuran, sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Skema pembiayaan bersama ini menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperluas perlindungan serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Riau. (***)












Komentar