oleh

Menyepakati yang Bersipat Strategis, Desa Gading Sari Adakan Musyawarah

TAPUNG, MORALRIAU.COM – Proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pemerintah desa dan masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD, untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan yang sudah dikenal sejak lama dan menjadi bagian dari dasar negara indonesia sila ke-empat.

Pancasila, menyebutkan kerakyatan yang dipumpin oleh permusyawatan, hal seperti ini juga dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Gading Sari Kecamatan Tapung kabupaten Kampar, musyawarah tersebut dipusatkan di aula Desa Gading Sari Kamis (3/10-2019).

Turut hadir Camat Tapung yang diwakili oleh bejo, Kepala Desa Gading Sari Tasmanto Tarigan, pendamping Desa Bambang Susilo, Ketua BPD Marhali, SH, beserta anggota, Sekdes Sugiarto, Ketua LPM Alurman S.pd, beserta anggota, staf pemerintah desa, kepala Puskesmas Desa, ketua PKK Desa, Karang Taruna, serta toko masyarakat.

Dalam sambutannya Camat Tapung Bejo menyampaikan musyawarah desa adalah sala satu proses yang dilakukan Ketua BPD dalam merancang pembangunan desa.

Menurutnya musyawarah ini wajib dilaksanakan oleh pemerintahan desa terkait, yang harus dimusyawarahkan di desa ialah hasil dari musyawarah dusun (Mudus) musyawarah desa juga dilakukan sebelum Musrenbangcam.

Semua usulan-usulan dari dusun itulah yang akan diusulkan di Musrenbangcam baik namanya pembangunan maupun program lainnya.

Bejo juga memaparkan satu-satunya desa yang pertama mengadakan musyawarah desa adalah Desa Gading Sari, kemudian Kepala Desa Gading Sari Tasmanto Tarigan menghimbau kepada seluruh elemen Desa Gading Sari mari kita sama sama nembangun desa kedepan tanpa kerja sama yang baik.

Namun demikian dengan adanya kerja sama yang baik kekompakan dan kesepakatan pemerintahan desa dan masyarakat.

Alhamdulillah Desa Gading Sari sudah menunjukan wajah yang baru baik disegi pembangunan imprastruktunya pendidikan maupun sumberdaya manusianya (SDM).

Tasmato juga mengajak seluruh masyarakat desa supaya dapat menjaga pembangunan yang sudah terealisasi tahun anggaran 2019 agar pembangunan bisa bertahan lama dan bisa dinikmati oleh masyarakat.

Ditempat yang sama pendamping Desa Bambang Susilo mengucapkan terimah kasih kepada seluruh aparatur desa yang telah melakukan musyawarah awal tanpa adanya musyawarah ini pembangunan desa tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Sedikit Susilo menceritakan tentang perlunya mengadakan musyawarah desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 rencana kerja desa, selanjutnya disingkat (RKP-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun.

Ini merupakan penjabaran dari RPJMdes, membuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan pertimbangan kerangka pendanaan yang di muntahirkan, program, prioritas, pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju baik yang dilaksanakan lansung oleh pemerintahan desa maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat, dendan mengacu pada rencana kerja pemerintahan daerah dan RPJMdes. (yufri)

Komentar

News Feed