oleh

Menkopolhukam Mahfud MD: RUU HIP itu Usulan dari DPR

MORALRIAU.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sudah tuntas. Hal itu terkait masalah keberlakuan TAP MPRS 25/66 tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran komunis sudah diselesaikan.

“Artinya, semua stakeholder sudah sependapat bahwa Tap MPRS itu masih tetap berlaku,” ujar Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, seperti diberitakan Jawapos, Jakarta, (23/6).

Lebih lanjut Mahfud menuturkan, masalah isi Pancasila yang semula pernah digagas pemerasan sari-sari Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila pernah diungkapkan Bung Karno sebagai sejarah yang mau dinormakan itu sudah diselesaikan secara substansial.

“Itu sudah diselesaikan secara substansial baik pemerintah maupun pengusul sudah sependapat bahwa itu tidak bisa dimasukkan dalam UU. Itu masalah substansialnya,” katanya.

Namun demikian, Mahfud berujar, bahwa RUU HIP adalah usulan dari DPR. Sehingga pemerintah tidak bisa mencabut RUU tersebut. Hal itu karena RUU HIP adalah usulan dari DPR.

“Keliru kalau orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut? Ya tidak bisa dong kita cabut RUU usulan DPR. Kita kembalikan ke sana. Masuk proses legislasi di lembaga legislatif,” ungkapnya.

“Kita katakan, tolong dibahas ulang. Nah mau dicabut atau tidak bukan urusan pemerintah. Kalau saling cabut, kacau nanti kehidupan bernegara kita,” tambahnya.

Sebelumnya, ‎pemerintah memastikan menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak akan menyurati DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, keputusan tersebut diambil tak lepas dari pertimbangan Jokowi yang ingin lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.

“Jadi pemerintah tidak mengirimkan Supres. Tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu. Itu aspek proseduralnya,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (16/6).

Jokowi memastikan Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 tidak akan tersisihkan oleh RUU HIP. Oleh karena itu, masyarakat tak perlu membenturkan dua hal tersebut. Apalagi berpikir akan kembali menghidupkan paham komunisme.

“Pemerintah tetap berkomitmen bahwa Tap MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme, marxisme dan leninisme merupakan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yg mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang sekarang ini,” tegas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun meluruskan ihwal isu yang menyebut Pancasila akan diganti menjadi trisila atau ekasila. Menurutnya Pancasila yang diakui negara adalah yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945. (*)

Komentar

News Feed