PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Belasan massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC-PMII) gelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Riau, Kamis (10/1/19).
Para mahasiswa ini menyoroti sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang rela habis-habisan mendanai pembangunan Gedung Mapolda Riau dan Kejati Riau yang telah menghabiskan ratusan triliun rupiah. Sementara kondisi Pemprov sendiri dalam keadaan defisit keuangan.
“Kenapa Pemprov Riau rela habis-habisan mau membangun Gedung Mapolda dan Kejati. Ratusan miliar hanya untuk pembangunan dua instansi vertikal itu. Ini jadi pertanyaan, kenapa,” kata orator aksi PMII, Asmin Mahdi didampingi koordinator aksi Aryanto.
Menurutnya, hal ini wajar menjadi pertanyaan, karena ditengah defisit anggaran yang berujung tertunggaknya pembayaran tunjangan pegawai dan rasionalisasi anggaran dari banyak program kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemprov justru membiayai pembangunan Gedung Mapolda dan Kejati yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Mahasiswa juga menyoroti banyaknya keadaan kantor di lingkungan Pemprov yang butuh perhatian, bukan instansi vertikal seperti Mapolda dan Kejati. Keadaan masyarakat Riau ditengah perekonomian sulit saat ini , harusnya jadi perhatian, untuk menikmati anggaran dari Pemprov.
“Pemprov Riau justru lebih memperhatikan pembangunan gedung Kejati dan Mapolda. Masyarakat Riau sendiri tidak diperhatikan,” ujar mahasiswa lainnya.
PMII sendiri dalam pernyataan sikapnya menyatakan pertama, mempertanyakan kepentingan Gubernur Riau (Gubri) dalam pembangunan Gedung Polda dan Kejati Riau yang sepenuhnya dianggarkan dari APBD Riau. Sementara keduanya adalah instansi vertikal dan mestinya dianggatkan pemerintah pusat.
Kedua meminta kepada Gubri memperhatikan gedung gedung OPD Riau merupakan tanggung jawab Pemprov yang lebih layak diperbaiki dan direnovasi dibandingkan lebih memperhatikan kedua instansi vertikal tersebut.
Ketiga, mempertanyakan kepada Gubri dalam membantu sepenuhnya pembangunan Mapolda dan Kejati yang sudah menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp264 miliar, ditengah divisit anggaran yang dialami Riau dan di tengah merosotnya ekonomi masyarakat Riau.
Keempat, meminta kepada Gubri lebih mementingkan kepentingan rakyat dalam mempergunakan APBD dibandingkan kepentingan elit. Serta kelima, meminta Gubri untuk membatalkan pengangkatan kembali Rp39 miliar untul tambahan pembangunan Gedung Kejati Riau pada 2019 ini. (*)
Komentar