MERANTI, MORALRIAU.COM – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 ini, Minggu Malam (15/07/24), sekitar Pukul 20.30 Wib, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti mengadakan Koffee Night dengan mengusung tema “Meranti Milik Siapa.” Bertempat di Kaffee jalan Merbau Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
Acara Koffee Night yang ditaja KPU kabupaten Kepulauan Meranti ini disusun secara apik, serta ditaja secara komunikatif dan santai namun berisikan wawasan juga edukasi yang akuntabel untuk dinikmati oleh para audiens tamu undangan yang hadir.
Sebagai pembawa acara yakni Bung Hanafi, dia moderator yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti, sangat baik serta interaktif terhadap para audiens dan tamu undangan yang hadir pada saat itu.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua KPU kabupaten Kepulauan Meranti Katmuji, Ketua Bawaslu Syamsurizal, Kapolres Meranti AKBP Kurnia Setiawan, Sik MH beserta Jajaran, para Tokoh pejuang Meranti, Para Pengurus Parpol, Para Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Para Ketua dan Sekretaris Organisasi Wartawan dan para insan pers yang hadir, para mahasiswa, ketua Ikatan Mahasiswa, BEM serta masyarakat tamu undangan yang hadir.
Dalam sambutannya Katmuji selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti menuturkan apresiasi kepada seluruh tamu yang telah hadir memenuhi undangan.
“Kami KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sengaja membuat Koffee Night ini dengan mengusung tema “Untuk Siapa Meranti ini.” Bertujuan untuk melihat sejauh mana respon dari segala elemen terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan kita laksanakan nantinya.” ucapnya.
Pada kesempatan kali ini sambung Katmuji mungkin hanya masalah mendasar tentang pilkada yang akan dilaksanakan, namun kedepannya akan diadakan dalam konteks sekala yang lebih besar lagi, mungkin dengan mengundang balon bupati, wakil bupati serta ditandemkan bupati dan wakil bupati untuk diadakan debat kandidat sehingga masyarakat bisa menilai sendiri siapa yang harus mereka pilih sebagai pemimpin Meranti untuk lima tahun kedepan.
Selanjutnya dalam kesempatan itu Syamsurizal selaku ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan kepada semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pilkada 2024 ini, karena dalam perjalanan pilkada besar kemungkinan akan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap pelaksanaannya, baik dari peserta maupun calon maupun para penyelenggara serta masyarakat selaku pemilih yang memiliki hak suara mutlak.
“Mari kita sama – sama menjaga pilkada ini bersih sebagai pesta demokrasi,” ujarnya.
Apabila ada kedapatan dilapangan pelanggaran silakan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, baik dari segi sengketa pilkada, sengketa suara, maupun money politik yang ditemukan ditengah – tengah masyarakat, “Kami mengharapkan kerjasama yang baik dari semua elemen untuk menegakan proses Pilkada yang bersih jujur dan adil sesuai dengan cita-cita kita bersama,” imbuhnya.
Sementara itu AKBP Kurnia Setiawan, Sik MH Kapolres Kepulauan Meranti Selaku Penanggung Jawab Keamanan terhadap proses penyelenggaraan Pilkada menghimbau serta mengajak kepada semua masyarakat untuk senantiasa menjaga Kamtibmas baik ditingkat desa, kelurahan, kecamatan bahkan kabupaten.
“Saya berharap Pilkada ini merupakan momentum bagi kita untuk saling mendewasakan diri, bahwa Pilkada ini penting sehingga kita wajib memberikan hak suara, kemudian untuk rekan media agar menghindari menyebarkan berita hoax. Bagi anggota Polri jaga netralitas selaku Institusi dan tidak boleh berpihak kepada siapa pun, apabila kedapatan ada anggota saya yang tidak netral silakan laporkan, karena sanksi terakhirnya adalah PDTH atau selalu dikenal dengan pemecatan,” imbuhnya.
Dari perwakilan pers Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti Syafrizal mengatakan kepada rekan -rekan media untuk tidak ikut berpartisipasi ataupun menjadi timses salah satu calon nantinya, tetaplah netral, karena selaku jurnalis kita bisa saja dimanfaatkan oleh calon bupati dan wakil bupati untuk memuluskan langkah mereka memenangkan kontestasi nantinya.
“Wartawan jangan mau di manfaatkan untuk mencari kelemahan dari calon lain, sehingga bisa menimbulkan kegaduhan nantinya, kalau di organisasi yang saya pegang, apabila ada anggota saya yang mau menjadi timses maka wajib meletakkan jabatan yang dia emban dalam organisasi artinya dinonaktifkan sementara dari dunia kewartawanan, apabila selesai pilkada baru diperkenankan masuk kembali ikut dalam keanggotaan organisasi,” pungkasnya. (Mihrab.P)
Komentar