MORALRIAU.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyarankan, para pengambil kebijakan soal Papua harus bisa menjadikan semangat Bung Karno sebagai roh dalam merumuskan pendekatan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia.
“Saya kira, Presiden Jokowi memiliki momentum yang tepat untuk menata kembali pembangunan Papua kedepan. Kesempatan ini kita harapkan menjadi titik balik pembangunan Papua menuju pembangunan yang berbasis SDM, budaya dan lingkungan hidup,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, di Jakarta, Selasa (26/1).
Karena itu, Said berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam merancang pembangunan Papua bisa menggunakan pendekatan baru. Karena, semua pihak juga harus menyadari sepenuhnya tentang keunikan dan kekhasan Papua yang harus tetap terjaga dengan baik.
“Pendekatan pembangunan yang dilakukan harus tetap menjadikan Papua sebagai bagian tubuh dari NKRI sampai kapanpun, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Bung Karno,” jelas politisi asal Sumenep, Madura ini.
Presiden pertama Indonesia Sukarno tegas Said berusaha keras merebut Papua dari cengkraman Belanda. Untuk itu, tekad Bung Karno tersebut haruslah menjadi roh dan semangat pembangunan Papua saat ini.
Bahkan, lanjut Said, Sukarno dalam ‘Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia’ memandang Papua sebagai bagian dari tubuh Indonesia. Karenanya, tidak boleh ada satu kekuatan asingpun yang datang dan mengganggu kedaulatan NKRI di Tanah Papua.
Lebih lanjut, Said juga menjelaskan, soal pelaksanaan dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Hal ini diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
Kondisi ini juga sudah lama menjadi pembahasan Pemerintah dan DPR serta pemerintah daerah dan DPR Papua dan Papua Barat sebagai representasi dan keterwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.
“Sehingga diharapkan lahir keputusan yang lebih baik, tidak sekedar memperpanjang dana otsus, tetapi kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai dengan masyarakat Papua,” ujar Politikus Senior PDI Perjuangan ini.
Said juga menegaskan, siapa pun tidak bisa memaksakan pembangunan di Papua harus sama dengan Provinsi lainnya. Pasalnya, ada ruang yang lebar bagi masyarakat Papua untuk terlibat dalam menentukan dan menjalankan proses pembangunannya.
“Kami berharap, tiga kata kunci yaitu, manusia, budaya dan lingkungan, harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan Papua,” tuturnya.
Diketahui, dalam dua puluh tahun terakhir, alokasi dana yang sudah dikucurkan untuk pembangunan Papua selama 2005-2019. yang bersumber dari belanja pusat melalui Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp 205,02 triliun.
Dana otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI) mencapai Rp 126,48 triliun pada periode 2002-2020 dan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 580,93 triliun pada tahun 2005-2019.
Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat kehidupan masyarakat Papua, budaya masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup Papua.
“Dengan melakukan modifikasi dan pendekatan yang lebih komunikatif, partisipatif dan terbuka, saya optimis kedepannya mampu memperbaiki pendekatan pembangunan Papua selama ini,” tuturnya.
Termasuk, soal perlu adanya afirmasi agar anak-anak Papua yang berpendidikan tinggi di luar Papua untuk menanamkan wawasan kenusantaraan yang utuh. Selain itu tambahnya, pembangunan berbasis etnis dan budaya (ethno-deveopment) Papua harus menjadi prioritas dalam pengalokasian dana otsus kedepan.
“Terdapat 250 suku di Papua dengan beragama corak, pembangunan infrastruktur di Papua harus bertumpu pada penguatan kebudayaan orang Papua,” pungkasnya. (jawapos)
Komentar