Kasus Penyadapan Ilegal, Jenderal EHS Disidang Etik Selasa

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap EHS dijadwalkan berlangsung di lingkungan Divisi Propam Polri.

DEPOK, MORALRIAU.COM – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap perwira tinggi berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal yang tengah ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap EHS dijadwalkan berlangsung di lingkungan Divisi Propam Polri.

Hal itu disampaikan Trunoyudo saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).

“Besok, Selasa 17 November 2026, bertempat di Divisi Propam Polri, akan dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap terperiksa atau terduga pelanggar kode etik berinisial EHS,” ujar Trunoyudo.

Sidang tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan internal kepolisian terhadap dugaan pelanggaran etik yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal.

Polri Transparan

Trunoyudo menegaskan, Polri berkomitmen menangani perkara yang melibatkan anggotanya secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan sidang etik merupakan bagian dari upaya institusi untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran oleh personel kepolisian dapat diperiksa melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

“Ini merupakan wujud komitmen Polri untuk memberikan transparansi terkait perkembangan berbagai dinamika sosial yang menjadi perhatian publik dan menjadi evaluasi internal Polri,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan media yang terus memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut. Trunoyudo menilai dukungan dan pengawasan publik menjadi bagian penting dalam mendorong evaluasi internal serta perbaikan institusi Polri.

4 Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan akses terhadap informasi elektronik. Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri juga menempuh mekanisme pemeriksaan etik untuk menilai dugaan pelanggaran terhadap aturan profesi kepolisian.

Sidang terhadap EHS pada Selasa (17/11/2026) menjadi salah satu tahapan dalam proses tersebut. Meski demikian, dugaan pelanggaran etik terhadap EHS masih harus diperiksa dan diputuskan melalui mekanisme KKEP. Polri menegaskan komitmennya untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas institusi. Sumber: beritasatu (***)

Komentar