JAKARTA, MORALRIAU.COM – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, meminta Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengecek lagi jajarannya di daerah-daerah yakni kapolda dan kapolres agar tidak meminta proyek kepada kepala daerah. Menurut Trimedya, hal itu adalah fakta dan harus mampu diatasi oleh kapolri.
“Tolong dicek apakah jalan perintah kabid propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kapolda kapolres jangan menyusahkan bupati. Itu memang fakta yang tak terbantahkan,” kata Trimedya di Gedung DPR, Rabu 20 November 2019.
Menurut Trimedya, dia mendengar hal tersebut langsung dari kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Bahkan, terkadang kepala daerah tersebut sampai membuat anggaran khusus untuk aparat keamanan.
“Bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian, dari total ini, nah itu bagaimana. Kebetulan PDIP ada 187 kepala daerah gubernur bupati walikota dan wakil-wakilnya, itu rata-rata mengeluh seperti itu,” ujar Trimedya.
Menjawab pernyataan Trimedya, Idham kemudian mengakui bahwa bukan lagi rahasia apabila pejabat Polri di daerah ada yang bermain proyek dengan pemerintah daerah setempat. Idham mengklaim sudah mengingatkan jajarannya terkait masalah tersebut.
“Kepada para kasatwil saya, yang main dengan pemda, main minta proyek ini bukan rahasia umum pak,” kata Idham menanggapi hal itu.
Idham mengaku akan menindak tegas apabila ada yang terbukti meminta proyek. Untuk itu, Idham juga berharap agar para pemerintah daerah tidak tinggal diam apabila menemukan ada anggota Polri yang meminta proyek. Kemudian memberitahukan kepadanya dan dia tak segan untuk mencopot anggota yang melakukan tindakan tersebut.
“Saya pernah dinas di luar wilayah, dia harus kita tindak. Obatnya cuma satu kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 kapolres itu tidak goyah organisasi,” ujarnya.
sumber viva
