MERANTI, MORALRIAU.COM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, ST, akhirnya buka suara terkait kisruh anggaran yang ramai diperbincangkan publik.
Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini memang minim dan belum maksimal. Pernyataan itu disampaikan langsung di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026) pukul 15.30 WIB, saat ditemui awak media.
“Kami tidak menutup-nutupi. Kondisi kas daerah memang minim. Namun kami optimis dan terus bekerja menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran secara bertahap,” tegas Fajar, yang akrab disapa Mas Fajar.
Dua Prioritas Utama: Gaji dan Dana Desa
Saat ini BPKAD fokus pada dua hal. Pertama, pembayaran gaji ASN, PPPK, tenaga paruh waktu, outsourcing, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai TPP. Kedua, penyaluran Dana Desa.
Untuk Dana Desa April 2026, realisasi sudah mencapai 50%. Sebanyak 47 desa telah cair, sementara 49 desa lainnya dijadwalkan akhir Juni 2026. Tunggakan Dana Desa tahun 2025 ditargetkan mulai dibayarkan 1 bulan pada awal Juli 2026.
Reformasi Sistem: Gaji Tanggal 1, SPM Online
Fajar juga membeberkan rencana pembenahan sistem. Ke depan, gaji ASN ditarget masuk rekening setiap tanggal 1 pukul 01.00 WIB, mengikuti pola instansi vertikal.
“Selain itu, kami tidak akan lagi menumpuk berkas pencairan di meja. Semua akan beralih ke SPM Online. Ini era digitalisasi, harus kita ikuti,” jelasnya.
Pemkab Meranti melalui BPKAD berkomitmen menuntaskan persoalan pembayaran tertunda. “Bertahap, tapi pasti tuntas. Transparansi dan akuntabilitas akan kami jaga,” tutupnya. (Mihrab.P)
