ROHUL, MORALRIAU.COM- Setelah melalui tahapan yang cukup cepat, DPRD Rohul telah mengesahkan APBD Perubahan Tahun 2018, Ahad (30/9/2018) petang kemarin.
Rapat Paripurna pengesahan APBD Perubahan dipimpin Ketua DPRD Kelmi Amri SH didampingi Wakil Ketua DPRD diantaranya, H Abdul Muas, Zulkarnain SSos, Hardi Chandra. Sedangkan dari Pemkab Rohul tampak hadir, Bupati H Sukiman bersama puluhan Kepala OPD.
Dari rapat Paripurna itu, sejumlah Ketua Fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Pemerintah Daerah. Tak terkecuali Fraksi PAN menyorot soal pembayaran Tunjangan Kinerja bagi ASN, sampai kini baru dibayarkan 6 bulan.
Ketua Fraksi PAN, Syahril Topan mendesak Pemkab Rohul untuk menganggarkan dalam APBD Perubahan. Sebab, jika itu dibiarkan akan mengganggu kinerja aparatur di lingkungan Pemkab Rohul itu sendiri.
Dirinya mengakui, sudah banyak menerima keluhan ASN terkait belum selesainya pembayaran tunjangan kinerja mereka. Apalagi, sebagian ASN sangat berharap dari tunjangan itu, karena gaji pokok mereka sudah habis buat kredit Bank.
Ditanya wartawan, apakah pembayaran tunjangan kinerja ASN ini merupakan dampak rasionalisasi anggaran Pemkab Rohul.
Dirinya dengan tegas menyampaikan, rasionalisasi boleh dilakukan untuk pos anggaran yang bersifat tidak urgen. Berbeda dengan pembayaran tunjangan itu sifatnya kewajiban Pemerintah daerah.
“Persoalan ini harus menjadi prioritas Pemkab Rohul. Rasionalisasi anggaran perlu dilakukan, tapi bukan untuk pembayaran tunjangan kinerja, yang dapat mempengaruhi pelayanan publik,” bebernya. (*)
Komentar