Emil: Yang Pindah Pusat Pemerintahan, Ibu Kota Bisa Tetap di Bandung

JABAR, MORALRIAU.COM – Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan wacana pemindahan ibu kota baru Jawa Barat dari Kota Bandung. Dia menjelaskan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memuat segala urusan seperti jalur transportasi hingga opsi permintaan studi pusat pemerintahan.

Emil -sapaan Ridwan Kamil- mengatakan, yang dimaksud olehnya ialah studi pusat pemerintahan Jabar, dan belum tentu ibu kota. Menurut dia, ibu kota Jabar masih bisa berada di Bandung.
Namun, kantor dinas dapat berada di wilayah lainnya. Sehingga, kata dia, pelayanan publik dapat lebih maksimal.
“Ibu kotanya bisa tetap di Bandung, tapi kantor-kantor dinasnya ngumpul di sebuah tempat yang memadai sehingga pelayanan publik tidak menclok-menclok, tidak efektif. Mengurangi pelayanan. Seperti sekarang kan ada dinas yang di Cimahi dan pinggir kota. Kan enggak efisien,” kata dia di Hotel Horison, Kota Bandung, Jumat (30/8).
Emil menambahkan, lokasi pusat studi pemerintahan tidak harus berada di tiga lokasi sebagaimana yang disampaikannya yaitu Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Rebana (Cirebon-Patimban-Majalengka).
Emil juga mengatakan, proses menuju ke arah sana membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jadi, intinya, pemindahan ibu kota Jabar bukan satu-satunya rencana Pemprov.
“Menurut saya (prosesnya) masih lama karena pertanyaan wartawan kemarin kan ‘apa isi RTRW yang disetujui oleh dewan?’ Jadi jangan dibiaskan seolah-olah hanya itu. Itu memuat puluhan rencana-rencana,” kata dia.
Emil menuturkan, studi pusat pemerintahan merupakan wacana lama. Namun memang baru sekarang disepakati oleh DPRD yang didasari oleh perda mengenai RTRW.
“Wacananya sudah lama, cuma disepakati untuk dipelajari berdasarkan perintah Perda RTRW baru sekarang,” ucap dia.
Sebelumnya, Emil menyebut, Bandung sudah tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan.”Kajian akan dilakukan di tiga tempat selama enam bulan ke depan,” ujar dia.
Kajian yang akan dilakukan meliputi kajian luasan lahan, risiko kebencanaan, aksesibilitas, ekonomi, hingga ketersediaan air. (kumparan)

Komentar