Oleh: Maal Abrar, M.I.Kom
SETIAP 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, khususnya Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pemerintah menetapkannya sebagai hari nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959, yang ditandatangani pada 16 Desember 1959.
Dahulu, makna pahlawan begitu jelas: mereka yang berani mengangkat senjata, mempertaruhkan nyawa, dan mengorbankan segalanya demi mempertahankan kemerdekaan. Kita pun mengenal ungkapan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.
Namun, setelah 81 tahun merdeka, apakah menghargai pahlawan cukup dengan upacara, tabur bunga, dan mengenang nama-nama besar dalam sejarah?
Kita perlu jujur melihat kenyataan. Korupsi masih menjadi persoalan, kesempatan kerja belum sepenuhnya menjangkau masyarakat, konflik agraria terus terjadi, dan akses terhadap pendidikan serta keadilan masih menjadi pekerjaan rumah. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria bahkan mencatat 341 konflik agraria sepanjang 2025 yang berdampak pada 123.612 keluarga. Sementara itu, Komnas HAM menerima 2.796 aduan dugaan pelanggaran HAM pada tahun yang sama.
Bahkan, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden yang kini diproses hukum menjadi pengingat bahwa persoalan integritas dan kepatuhan terhadap hukum dapat menyentuh siapa pun, termasuk institusi negara.
Jangan-jangan, kita terlalu sibuk mengenang para pahlawan, tetapi belum cukup berani meneruskan nilai perjuangannya.
Dalam teori civic engagement, kemajuan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif warga dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dari perspektif ini, kepahlawanan tidak harus selalu hadir dalam medan perang. Ia dapat tumbuh dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi orang lain.
Seorang yang membantu petani meningkatkan hasil panen, meskipun bukan penyuluh pertanian, dapat menjadi pahlawan bagi lingkungannya. Guru yang mengajar dengan tulus, pemuda yang membersihkan sungai, warga yang mendampingi masyarakat menghadapi persoalan hukum, atau pengusaha yang membuka lapangan kerja juga sedang menanamkan nilai kepahlawanan.
Tentu, kontribusi masyarakat tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk melepaskan tanggung jawabnya. Justru, negara harus membuka ruang agar inisiatif warga tumbuh dan memperoleh dukungan.
Hari ini, kita tidak lagi berhadapan dengan penjajahan bersenjata seperti dahulu. Namun, kita masih berhadapan dengan kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, dan penyalahgunaan amanah.
Jika dahulu pahlawan mempertaruhkan nyawa untuk merebut kemerdekaan, sekarang kepahlawanan diuji melalui keberanian memperbaiki kehidupan sesama.
Mungkin, pahlawan masa kini bukan hanya mereka yang namanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga mereka yang bekerja dalam senyap, tanpa menunggu penghargaan, demi kehidupan orang banyak.
Sebab, kemerdekaan yang diwariskan para pahlawan harus terus diperjuangkan agar benar-benar dirasakan seluruh rakyat.
Penulis: Dosen FISIP Universitas Persada Bunda Indonesia (UPBI), Pemerhati Kebijakan Publik dan Anggota PERHUMAS Pekanbaru.
Komentar