PEKANBARU, MORALRIAU.COM – DPRD Provinsi Riau bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp10,007 triliun. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/11/2026).
Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap rancangan kebijakan keuangan daerah tahun 2027.
Dalam pendapat akhirnya, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Riau yang telah memberikan masukan, saran, serta berbagai catatan selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, persetujuan Ranperda APBD 2027 menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun mendatang.
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2027 direncanakan sebesar Rp10,007 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar.
“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian tahapan penyusunan dan pembahasan bersama, hari ini kita telah sampai pada tahap persetujuan Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan, masukan, serta saran yang telah diberikan,” ujar SF Hariyanto.
Ia berharap seluruh perencanaan pendapatan dan belanja daerah yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara optimal, sesuai ketentuan dan prioritas pembangunan.
SF juga menegaskan bahwa anggaran daerah harus dikelola secara cermat agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, menyebutkan persetujuan Ranperda APBD 2027 merupakan hasil kerja bersama antara legislatif dan eksekutif melalui proses pembahasan yang telah dilaksanakan.
DPRD Riau berharap APBD yang telah disepakati dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Riau.
Menurutnya, persetujuan APBD bukan akhir dari proses penganggaran. DPRD tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah agar berjalan sesuai perencanaan.
Pengawasan dan evaluasi juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, tepat sasaran, serta tidak menyimpang dari prioritas yang telah disepakati bersama.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Tahapan evaluasi tersebut bertujuan memastikan rancangan APBD telah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. (***)
