PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Anggota DPRD Riau dari Fraksi Demokrat Aherson menyadari sekali kalau untuk saat ini BPJS devisit anggaran dalam pembayaran kesehatan masyarakat. Karena biaya kesehatan itu sangat mahal apalagi 60 persen anggota adalah ‘penyakit berat’ yang memerlukan biaya besar.
Hanya saja mengenai kenaikan yang mencapai 100 petsen itu diminta diberlakukan terhadap kelas-kelas tertentu terutama kelas I dan II. Karena orang yang mau masuk BPJS itu yang punya ‘penyakit berat’, penyakit ringan tidak mau. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.
“Kalau menurut saya, kondisi ekonomi masyarakat yang dahulu dilakukan perbaikan. Sekarang saja banyak iuran dari masyarakat yang nunggak. Apalagi kalau dinaikkan bahkan mencapai 100 persen. Jadi menurut saya kalau memang mau dinaikkan, yah kelas-kelas tertentu saja seperti kelas I dan II,” sebutnya, Rabu (04/09).
Ditambahkan, bagaimana untuk saat ini lebih juga dipikirkan incame masyarakat lebih meningkat. Kemudian jumlah pengangguran semakin sedikit. Kalau hal ini sudah tercapai, pasti masyarakat tidak akan keberatan dengan maiknya iuran BPJS. Karena pelayanan kesehatan itu memang mahal yang memerlukan peralatan yang canggih, dokter dan pelayanan yang optimal.
Sebagaimana yang diberitakan, Pemerintah pusat sudah bulat menaikkan iuran program BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit keuangan yang terjadi. Kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020. Tahap awal berlaku untuk kelas I dan kelas II jadi Rp 160.000 dan Rp 110.000. (mcr)
Komentar