MORALRIAU.COM – Ketua Dewan Perwakilan Amerika Serikat, Nancy Pelosi, menuding Gedung Putih bertindak melawan hukum dengan menyembunyikan fakta karena menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan Presiden Donald Trump.
Pernyataan itu diutarakan Pelosi setelah menerima surat dari Gedung Putih berisikan kecaman terhadap penyelidikan pemakzulan yang tengah dilakukan Dewan Perwakilan.
Dalam surat itu, Gedung Putih menyebut proses pemakzulan yang tengah berlangsung merupakan tindakan partisan, tidak sah, dan di luar konstitusi.
“Surat ini jelas-jelas salah dan ini hanyalah upaya melanggar hukum untuk menyembunyikan fakta-fakta bahwa pemerintahan Trump berupaya mendorong kekuatan asing untuk campur tangan dalam pemilihan umum 2020 mendatang,” kata Pelosi melalui sebuah pernyataan yang dikutip AFP pada Rabu (9/10).
Gedung Putih menyatakan menolak bekerja sama dalam penyelidikan pemakzulan Trump yang digagas fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan.
Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada DPR dan panel Kongres yang terlibat dalam penyelidikan, Gedung Putih memaparkan sejumlah alasan menolak untuk bekerja sama.
Salah satu alasan utama Gedung Putih adalah Dewan Perwakilan AS tidak melakukan pemungutan suara resmi untuk memulai proses penyelidikan pemakzulan.
“Presiden Trump tidak mengizinkan pemerintahannya untuk berpartisipasi dalam penyelidikan ini apapun keadaannya,” tulis surat tersebut.
Sementara itu, Demokrat beralasan pemungutuan suara tidak diperlukan karena proses penyelidikan merupakan tahap paling awal dalam pemakzulan, sama halnya dengan mengumpulkan bukti untuk dakwaan.
Penyelidikan pemakzulan Trump dibuka setelah sang presiden terindikasi menyalahgunakan wewenang untuk menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky supaya melakukan penyelidikan terhadap anak Joe Biden.
Biden merupakan bakal calon presiden dari Partai Demokrat, rival Trump di pemilu mendatang.
Trump dituduh menekan Zelensky dengan cara menahan bantuan militer. Dia meminta Zelensky untuk menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan putra Biden, Hunter Biden, yang merupakan anggota komisaris perusahaan energi Ukraina, Burisma.
Kasus dugaan korupsi itu diduga dibuat-buat lantaran Trump tidak memiliki bukti awal. (CNN)
Komentar