oleh

Desa Terisolir di Kampar akan Nikmati Jaringan Listrik

JAKARTA, MORALRIAU.COM – Perjuangan Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto mengetuk pintu kementerian di Jakarta membangun ‘Negeri Serambi Mekkah’ tak sia-sia. Ia kini dapat bernafas lega setelah ada titik terang desa-desa terisolir di Kabupaten Kampar akan menikmati jaringan listrik dan telekomunikasi.

Titik terang itu setelah ditanda-tanganinya Naskah Amandemen Kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Balai Besar KSDA Provinsi Riau di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup RI Jakarta, Selasa siang (19/11 2019.

Catur Sugeng terlihat haru menyaksikan penanda-tanganan itu. Didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Repol SAg dan Asisten Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Ir Azwan MSi, Bupati Kampar mengaku gembira dengan naskah amandemen.

Menurutnya, ini merupakan perjuangan panjang yang harus disyukuri karena berpuluh tahun warganya menunggu jaringan listrik dan telekomunikasi.

Naskah amandemen lahir dari pertemuan Sugeng dengan Direktorat Jenderal KSDAE, Ir Wiratmo, MSc dan PT PLN (Persero) di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Kemudian, ditindak-lanjuti oleh PT PLN bersama Balai Besar KSDA Provinsi Riau di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Jakarta.

Mantan anggota DPRD Kampar ini menyatakan, Naskah Amandemen berisi beberapa point penting. Antara lain melaksanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam waktu tiga bulan sejak ditanda-tangani.

Sementara pelaksanaan program berupa pembangunan jembatan untuk membuka akses jalan desa dalam wilayah hutan konservasi dan pembuatan kandang karantina hewan disegerakan pengerjaannya setelah RPP dan RKT selesai.

Bupati menjelaskan, Naskah Amandemen tidak semata bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Akan tetapi berfaedah pula untuk masyarakat Provinsi Riau.

Di Kampar sendiri, hanya terdapat sembilan desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling.

Bukit ini telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan Melalui TGHK tahun 1986 sebagai kawasan suaka alam karena areal hutan di sekitarnya memiliki fungsi suaka margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi.

”Dengan lahirnya kerjasama BBKSDA bersama PLN, maka elektrifikasi di Kabupaten Kampar pada akhir tahun 2019 akan mencapai 100 persen. Di luar itu melalui bantuan hibah jembatan gantung maka akan terjadi pula percepatan pembangunan jalur interpretasi di kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sepanjang 37 km,” ungkap Catur Sugeng Susanto.

Hal ini sekaligus membuka akses jalan darat bagi kendaraan roda dua, listrik dan telekomunikasi. Desa-desa yang tadinya terisolir di kawasan hutan pun dapat merasakan kemerdekaan akibat sentuhan pembangunan. Amandemen juga menyepakati perluasan perjanjian kerjasama yang meliputi seluruh kawasan hutan di Propinsi Riau sehingga seluruh program pembangunan terkait kehutanan dapat berjalan lancar sesuai aturan.

Dengan amandemen PLN dapat melakukan pemasangan tiang listrik JTM dalam kawasan hutan. Juga membangun fasilitas pendukung lain seperti jembatan gantung di tahun 2020.

”Ke depan fasilitas komunikasi akan saya perjuangkan dengan menyurati provider PT Telkomsel supaya membangun BTS di daerah terisolir sehingga jaringan telekomunikasi di kawasan hutan bisa dinikmati masyarakat,” tandas Catur Sugeng dengan raut wajah berseri.

Penandatangan amandemen disaksikan pula oleh Hendry Setijabudi selaku General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, Binara Nainggolan (Vice Presiden Konstruksi Jaringan Regional Sumatera) dan Agustian (Senior Manager Perencanaan PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri). Serta Direktur Jenderal KSDAE Ir Wiratno MSc, Kepala BBKSDA Propinsi Riau Suharyono SH, MSi, MHum. (*)

Komentar

News Feed