oleh

Demokrat: Pemerintah Mau Nunggu Berapa Korban Lagi?

MORALRIAU.COM – Wabah virus Korona semakin merajalela. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Kamis (26/3) kemarin, masih menunjukan grafik kenaikan. Tercatat 893 orang positif, 78 orang meninggal dunia, dan 35 pasien sembuh.

Politikus Partai Demokrat Putu Supadma Rudana mengatakan, pandemi Korona di Indonesia semakin mengganas. Hingga hari ini virus yang berasal dari Wuhan itu tercatat sudah menyebar di 24 provinsi di Indonesia.

Putu mengatakan, dirinya sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah. Hal itu demi menghadapi penyebaran virus Korona yang makin meluas. Namun, anehnya pemerinta sampai hari ini masih belum berani untuk mengambil langkah lockdown.

“Pemerintah tampaknya enggan melakukan lockdown. Apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown?” ujar Putu kepada wartawan, dilansir dari jawapos, Kamis (26/3).

Putu juga mengkritik sikap pemerintah yang menurutnya belum transparan soal wabah virus Korona. Hal ini karena sampai saat ini dirinya belum mengetahui daerah mana saja yang sudah dilakukan rapid test.

“Lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini. Katanya obat dari Tiongkok sudah datang? apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia. dan kapan jadwal rapid test dilakukan? pemerintah harus transparan kepada masyarakat,” katanya.‎

Lebih lanjut Anggota Komisi VI itu menegaskan, dari awal pemerintah Indonesia memang tidak siap dan terkesan menyepelekan virus Korona ini. Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir. Maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.

Situasi ini terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mall, kantor, cafe, bioskop dan lainnya. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Ia pun mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus Korona. Namun apakah itu cukup? Tentu saja tidak. Karena itu, pemerintah harusnya memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa sulit seperti ini.

“Belum lagi masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli). Jangan sampai pemerintah abai dengan mereka, karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara,” tambahnya..

Putu pun berharap, Presiden Jokowi harus menunjukkan naluri dan kepemimpinannya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah Korona ini. Seperti mengatasi persoalan ekonomi saat ini.

“Saya berharap, Pak Jokowi jangan sembunyi dibelakang, tapi hadir didepan bersama para menteri dan ketua gugus tugas dan jubir penanganan Covid-19,” pungkasnya.‎ (*)

Komentar

News Feed