MORALRIAU.COM – Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso memintaKementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan nominal tunjangan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian (Polri) agar bisa membeli beras yang didistribusikan oleh perusahaannya. Saat ini, anggota TNI dan Polri harus tambah bayar alias nombok bila ingin membeli beras Bulog.
Buwas, sapaan akrabnya menjelaskan perusahaan sempat membangun komunikasi dengan TNI dan Polri agar kedua lembaga aparat penegak hukum itu menjadi mitra Bulog dalam hal pembelian beras. Lobi kerja sama ini pernah disampaikan Buwas kepada Tito Karnavian saat masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian pada periode 2016-2019.
“Waktu itu Kapolri sudah setuju, Kapolri waktu itu Pak Tito,” ujar Buwas saat rapat bersama Komisi IV DPR, Kamis (25/6).
Hasil lobi pun berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu menghitung potensi pembelian dan kebutuhan beras dari Bulog bagi anggota TNI dan Polri. Sayangnya, ada hitungan yang tidak masuk dari sisi harga.
Pasalnya, nominal tunjangan konsumsi beras anggota TNI dan Polri hanya sekitar Rp7.000 per kilogram (kg). Padahal, beras Bulog dibanderol Rp9.450 per kg.
“Setelah dihitung ternyata ada persoalan nilai yang diberikan untuk anggaran membeli beras TNI dan Polri tidak memadai. Jadi kekurangannya Rp2.450 per kg. Kalau begitu kan TNI Polri harus ‘nombok’ lagi (membayar selisih harga),” jelasnya.
Akibatnya, para anggota TNI dan Polri pun lebih memilih untuk membeli beras sendiri di pasar. Padahal, menurut Bulog, hal ini justru merugikan mereka.
Sebab, harga beras di pasar mencapai Rp12 ribu per kg. “Mungkin itu tidak jadi masalah bagi mereka karena tidak tahu saja kalau mereka sebenarnya ‘nombok’ juga,” tuturnya.
Atas hal ini, Buwas pun mengaku sudah sempat memberi usul kepada kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu agar meningkatkan nominal tunjangan konsumsi beras bagi anggota TNI dan Polri sesuai harga jual beras Bulog. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena tidak hanya akan berdampak pada Bulog sebagai perusahaan negara tetapi juga petani.
Ia mengingatkan beras yang didistribusikan Bulog merupakan hasil serapan dari produksi petani di berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, langkah ini pun demi kelangsungan hidup para petani.
“Nah ini yang dulu saya sampaikan, harusnya Kementerian Keuangan memberikan kebijakan tunjangan yang menutupi atau menambah dari selisih Rp2.450 per kg itu, sehingga TNI Polri bisa kami supply (pasok) dengan beras kami yang nantinya berdampak juga kepada produksi pertanian,” jelasnya.
Kendati begitu, menurutnya, sampai saat ini belum ada perubahan kebijakan nominal tunjangan. Imbasnya, rencana kerja antara Bulog dengan TNI dan Polri belum berjalan.
sumber cnnindonesia.com
Komentar