MORALRIAU.COM – Tahapan pemungutan suara tinggal menyisakan 34 hari lagi. Namun, daftar pemilih tetap atau DPT masih menjadi perhatian. Kini ramai penemuan dugaan 17,5 juta nama DPT tak wajar yang disuarakan kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Subianto-Sandiaga Uno.
Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawinegara mengatakan penemuan data 17,5 juta ini dinilai aneh. Alasan salah satunya karena banyak penduduk di DPT tersebut dengan kelahiran 1 Juli dan 31 Desember.
“Kejanggalan atau keanehan data pemilih ini sangat terlihat. Ada penduduk yang lahir pada tanggal 1 Juli sebanyak 9,8 juta orang, tanggal 31 Desember sejumlah 5,3 juta dan lahir pada tanggal 1 Januari sejumlah 2,3 juta orang,” ujar Suhendra, dalam keterangannya, Rabu malam, 13 Maret 2019.
Dia menjelaskan kejanggalan ini ditemukan setelah tim informasi teknologi atau IT dari BPN melakukan verifikasi atas DPT hasil perbaikan akhir 2018 lalu. Kata dia, polemik DPT ini harus diselesaikan Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri.
“Persoalan kejanggalan DPT ini serius, dan harus wajib diselesaikan, dijawab KPU dan penyelenggara negara yang terkait dengan penanganan kependudukan, dalam hal ini pemerintah,” tutur Suhendra.
Kemudian, ia menekankan dari polemik ini dikhawatirkan punya dampak. Salah satunya kekhawatiran kualitas pemilu. “Di antaranya implikasi hukum dan kualitas pemilu. Jangan sampai hal ini memicu pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan-kecurangan dalam pemilu,” ujar Suhendra.
Suhendra pun menyoroti respons Direktorat Jenderak Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Dengan penjelasan bila banyaknya tanggal penduduk kelahiran 1 Juli dan 31 Desember lantaran diinput jika penduduk lupa tanggal lahir dan bulan kelahirannya.
Dia meragukan jawaban dari Ditjen Dukcapil tersebut karena sulit diterima secara rasional bila hampir 20 juta penduduk di Indonesia lupa tanggal kelahirannya.
“Jawaban semacam ini pun menurut hemat kami juga tidak berdasar dan mengada-ada. Masa dijaman sekarang ini masih banyak dan jutaan orang lupa tanggal lahir dan dan bulan lahirnya?” ujarnya.
Terkait polemik ini, ia menekankan pihak BPN bukan bermaksud curiga. Namun, laporan ini demi menjaga kualitas pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Sebab, ia mengingatkan kembali karena bila benar maka temuan 17,5 juta DPT tak wajar ini rentan dimanfaatkan untuk kecurangan.
“Kejanggalan sejumlah 17,5 juta jiwa merupakan persoalan serius. Karena sangat rentan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk terjadinya kecurangan dalam pemilu,” tuturnya.
Sumber viva
