MORALRIAU.COM – Pemerintah diminta memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah minyak goreng yang harganya masih melambung tinggi.
Solusi penurunan harga migor lebih dibutuhkan masyarakat daripada kebijakan kontroversial seperti mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat membeli minyak goreng murah.
Bagi anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, syarat PeduliLindungi justru akan menyusahkan masyarakat, khususnya kalangan prasejahtera.
“Kalau di desa kan masyarakat prasejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi. Ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat solusi alternatif, jangan kaku,” kata Rudi kepada wartawan, Selasa (28/6).
Dibanding PeduliLindungi, pemerintah lebih bijak jika hanya memberlakukan KTP atau kartu program keluarga harapan (PKH) yang jelas-jelas dimiliki masyarakat.
Kebijakan yang diumumkan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu ternyata juga belum dibahas bersama DPR RI sebagai wakil rakyat.
“Belum ada pembahasan rapat, kami belum ada raker. Ini kebijakan publik dan tentu kami minta untuk menjelaskan juga,” tegas politik Nasdem ini.
Di sisi lain, Rudi melihat prasyarat dalam membeli minyak goreng murah memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, pendistribusian minyak goreng sibsidi lebih teratur dan tepat sasaran.
“Kekurangannya, ya belum semua memiliki aplikasi di desa. Itu harus memakai KTP atau kartu PKH yang menandakan mereka golongan prasejahtera,” katanya. Sumber Rmol (*)
