PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Guna mencari tahu penyebab pasti kelangkaan dan melambungnya harga gas subsidi di tengah masyarakat belakangan ini, Komisi II DPRD Kota Pekanbaru memanggil hearing pihak pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru Selasa (26/11).
Hearing ini langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru H Fatullah SH serta didampingi Wakil Ketua Komisi H Arwinda, dan anggota Komisi lainnya seperti Eri Sumarni, Sovia Septiani, Sri Rubianti, Roem Diani Dewi, Munawar dan Sabruddi.
Dari Disperindag dihadiri langsung oleh Kadisperindag Ingot Hutasuhut dan beberapa staf.
Ketua Komisi III DPRD kota Pekanbaru Fatullah mengungkapkan banyaknya keluhan terkait kelangkaan gas. Didapatlah solusi dari Disperindag untuk mereka mendata ulang pangkalan atau agen yang ada di kota Pekanbaru.
“Mereka (Disperindag) juga nantinya akan mengadakan sidak ke pelaku usaha untuk melihat apakah pelaku usaha memiliki izin menggunakan gas subsidi. Kita juga sidak bersama Disperindag turun langsung kelapangan untuk melihat langsung agen atau pangkalan yang sudah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, kita minta ke Disperindag untuk mencabut izinnya,” jelas Fatullah.
Sementara itu, dijelaskan oleh Kadisperindag Kota Pekanbaru Ingot Hutasuhut bahwa dalam hearing tersebut, pihaknya menjelaskan mengenai suplay gas elpiji bersubsidi. Ia menjelsaskan dimana secara jumlah dan data yang diterima dari Pertamina, untuk suplay kota Pekanbaru sangat cukup antara 600 sanpai 700 tabung perbulannya.
Untuk pangkalan hampir tiap RW di kota pekanbaru memiliki pangkalan. Pihaknya berharap dengan adanya pangkalan di tengah masyarakat, dapat diawasi bersama masyarakat dan rw.
“Kalau terjadi penyimpangan ataupun ketidakpuasan masyarakat terhadap pangkalan, coba dimusyawarahkan oleh RW masing-masing atau di kelurahan masing, karena ini cara terbaik menyelesaikan masalah. Kalau masih bandel dan tidak ada perubahan dapat laporkan ke kita,” pungkasnya. (Kmf)
Komentar