PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Puluhan kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Provinsi Riau melakukan audensi dengan komisi V di Ruang Rapat Medium DPRD Riau, Senin (14/2/22).
Pertemuan tersebut terkait adanya keluhan kesenjangan antara sekolah negeri dengan swasta. Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A. Mohd Yatim, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Soniwati, dan Sekretaris Komisi V DPRD Riau Sulastri, serta diikuti oleh Anggota Komisi V DPRD Riau yakni Ade Hartati Rahmat, Zulkifli Indra, Marwan Yohanis, Abu Khoiri, Mira Roza dan Muhammad Aulia. Turut hadir MKKS SMK/SMA Swasta Se Riau.
Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy A. Mohd. Yatim, S.Sos, M.Si usai pertemuan mengatakan, pihaknya menerima keluhan guru yang tergabung dalam MKKS SMA/SMK swasta se-Provinsi Riau.
“Hari ini kita menerima bapak/ibu dari MKKS SMA/SMK Swasta se-Provinsi Riau, mereka menyampaikan keluhan terkait ketidak adilan dari provinsi dalam hal memperhatikan kondisi sekolah SMA/SMK swasta,” kata Eddy.
Dikatakan Eddy, banyak hal yang disampaikanya, salah satunya Pilgub Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainya.
Jadi lanjut politisi Partai Demokrat, pihaknya menawarkan kepada MKKS SMA/SMK swasta, agar membuat skala preoritas, yang akan dilanjutkan ke dinas pendidikan Riau.
“Kami minta susunan program skala prioritas. Dalam dua hari ini akan kami minta. Selanjutnya kita sampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau agar bisa diperhatikan betul kedepan,” ucap Eddy Yatim.
“Kita tidak mau SMA/SMK swasta gulung tikar, dengan adanya kekeliruan dalam menerapkan kebijakan,” ungkapnya.
Dikatakan lagi, nanti pihaknya akan pertanyakan ke Dinas Pendidikan Riau. Jika bisa disamakan saja perlakuan kebijakan.
“Intinya kita dari komisi V DPRD Riau mensupport, karena dalam pertemuan kita ini jarang dihadiri dua pimpinan DPRD Riau. Mereka juga memberi dukungan atas pertemuan ini,” kata Eddy Yatim
Sementara itu Ketua MKKS, SMK swasta Provinsi Riau Syafrudin mengatakan sekolah swasta sudah berupaya semaksimal mungkin. Intinya sekolah swasta tidak kalah dari sekolah negeri.
Namun, ada hal yang perlu dipertanyakan dalam pertemuan tadi, dalam hal dana BOSDA masih terjadi kesenjangan.
“Kita tahu dana BOSDA kucuran dari provinsi. Masih terjadi kesenjangan. Namun kalau swasta ingin menuntut kesamaan, kita juga melihat kemampuan keuangan kita. Kita sama-sama paham tapi jangan “dihinakan”, ungkapnya.
Syafrudin mengatakan, wacana Gubernur Riau Syamsuar yang akan membuka sekolah-sekolah baru baik SMA/SMK tahun 2023, pihaknya minta komisi V DPRD Riau agar memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah ada.
“Sekolah swasta sekarang ini mengalami hidup segan mati tak mau. Ketika kami minta Dinas Pendidikan melalui komisi V DPRD Riau, ayo kita sama-sama berjalan sesuai tupoksi kita. Dinas Pendidikan membina kami. Tapi bantu juga kami, kami kekurangan siswa,” pintanya.
Menurut Syafrudin, dengan kurangnya siswa maka sekolah Swasta akan sekarat.
Pihaknya kata Syafrudin, selaku ketua MKKS SMK Swasta Riau, dari laporan yang ia peroleh di sebagian Provinsi di Indonesia ada yang menerima bantuan dana BOSDA tersebut dan ada yang tidak. (Wir)
