Tingkatkan Disiplin Anggota Dewan, Badan Kehormatan DPRD Riau Rancang Program BK Award

Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, S.IP., M.H

PEKANBARU, MORALRIAU.COM – Dalam upaya meningkatkan disiplin, etika, dan kinerja anggota legislatif, Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau tengah merancang sebuah program inovatif bernama BK Award. Program ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada anggota DPRD Riau yang menunjukkan integritas tinggi, kehadiran yang konsisten, serta kontribusi aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

Ketua BK DPRD Riau, Imustiar, S.IP., M.H menjelaskan bahwa ide ini muncul sebagai bentuk apresiasi terhadap anggota dewan yang secara konsisten menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta untuk memotivasi anggota DPRD Riau agar semakin profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

“Selama ini, masyarakat hanya mendengar tentang sanksi atau teguran dari Badan Kehormatan. Kali ini, kami ingin menghadirkan nuansa yang berbeda, yaitu dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Ini bukan hanya soal kehadiran, tapi juga soal kualitas kerja, etika, dan kontribusi terhadap masyarakat,” kata Imustiar saat ditemui Moralriau.com di Gedung DPRD Riau, Rabu (10/09/2025).

Dikatakan Imustiar, program BK Award akan mengadopsi sistem penilaian yang terukur dan transparan, dengan sejumlah indikator utama seperti:

Tingkat kehadiran dalam rapat paripurna, komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya. Kepatuhan terhadap kode etik dan tata tertib DPRD. Kontribusi dalam pembentukan perda atau inisiatif legislasi. Responsif terhadap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Etika berkomunikasi baik secara internal maupun eksternal

BK DPRD Riau, sambung Imustiar tentu bekerja sesuai dengan mikanisme dan rujukan tata tertib (tatib) DPRD Riau.

Tatib ini sebut dia kebetulan belum lama disahkan, tentu dari sana BK merujuk untuk melaksanakan tupoksi sebagai BK.

“Kami ingin proses ini adil dan bebas dari konflik kepentingan,” kata Ketua BK DPRD Riau.

BK dengan pimpinan DPRD Riau beserta ketua fraksi sudah mengadakan pertemuan dan sudah ada kesepakatan, tunggu ajalah gebrakan ini.

Dirinya yakin program ini disambut positif para anggota DPRD Riau dan bisa menjadi pendorong semangat dan menciptakan budaya kerja yang lebih positif di lingkungan DPRD Riau.

“Banyak anggota dewan kita yang bekerja luar biasa, tapi kurang mendapat perhatian. Dengan BK Award, kita berharap kinerja baik itu bisa menjadi contoh dan menginspirasi,” ujarnya.

Badan Kehormatan menargetkan program BK Award akan mulai diimplementasikan pada tahun 2026, untuk tahun ini terkendala anggaran.

Terkait ada sejumlah anggota DPRD Riau berurusan dengan hukum terkait lahan sawit dan sebagainya. BK telah mengeluarkan nota dinas agar menghadiri sesuai permintaan lembaga hukum.

“Jika ada anggota DPRD Riau bermasalah dengan hukum, kalau itu ada kewenangan BK, pasti kami tindak lanjuti. Begitu juga jika anggota dewan mendapat sorotan dari masyarakat dan itu ada laporannya ke BK, kami akan lakukan hal yang sama.” ucap Imustiar.

Sebagai lembaga representatif rakyat, DPRD Riau tidak bisa lepas dari penilaian publik. Oleh karena itu, BK membuka ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan masukan terhadap rencana ini.

“Partisipasi publik penting agar program ini benar-benar berdampak dan sesuai harapan. Kami tidak ingin program ini hanya menjadi formalitas,” kata Ketua BK.

“BK Reward menjadi langkah baru yang positif dalam reformasi internal DPRD Riau. Ini menjadi atensi kami,” pungkasnya. (Wir)

Komentar