KAMPAR, MORALRIAU.COM – Terkait pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di Tanjung Kudu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sudah 2 tahun terbengkalai, jalan tersebut dikerjakan pada tahun 2017, pengerjaanya baru sebatas pembentukan badan jalan dan belum bisa untuk dilalui.
Pembangunan jalan tersebut, pihak desa perencanaannya harus matang, paling tidak sampai bisa dilewati masyarakat, baru ada manfaatnya,” kata warga Tanjung Kudu saat berbincang dengan Moralriau.com.
Menurut warga, pengerjaan jalan lingkungan ini, seharusnya tidak bisa ditunda dan harus rampung, biar masyarakat dapat mempermudah akses jalan untuk distribusi hasil pertanianya.
Sementara itu, salah sàtu tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD), yakni untuk mempercepat pembangunan di perdesaan. Oleh karena itu masyarakat punya hak untuk mengetahui penggunaan dana APBN tersebut.
Demikian disampaikan anggota DPRD Riau Eva Yuliana saat dimintai tanggapannya terkait pembangunan jalan di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang hingga kini sudah 2 tahun terbengkalai, Senin (02/09/19).
“Kalau ndak salah sudah ada instruksi dari Bupati bahwa penggunaan ADD harus transparan kepada masyarakat. Kalau tidak ada masyarakat tidak ada itu anggaran dana desa. Jadi hak kita untuk mempertanyakan termasuk RKA-nya,” ucapnya.
Politisi Demokrat asal Dapil Kampar itu menilai, Badan Pengawas Desa (BPD) merupakan instrumen penting dalam menjaga transparansi.
Eva Yuliana mencontohkan, jika masyarakat mencium adanya ketidakberesan dalam penggunaan ADD di desanya, BPD harus menyelesaikannya sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Ia mengatakan, bilamana ada laporan masyarakat dengan didukung bukti-bukti yang mengarah pada penyimpangan penggunaan dana ADD, pihaknya siap menindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan.
“Terkadang saya melihat juga, antara Kepala desa (Kades) dengan BPD ada hubungan keluarga. Makanya ketika ada masalah sulit mencuat ke permukaan. Meski begitu, jika memang ada bukti-bukti penyimpangan, saya siap turun ke lapangan,” tegas anggota Komisi II DPRD Riau tersebut. (wir)
Komentar